Pemkab Bantul siapkan beberapa langkah atasi inflasi dampak kenaikan harga BBM

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan beberapa langkah guna mengatasi inflasi atau kenaikan harga-harga sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Akibat kenaikan BBM ini kan ada efek domino berupa kenaikan kenaikan harga, inilah yang disebut inflasi," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai mengikuti Rakor Antisipasi Dampak Kenaikan BBM dengan Mendagri, Menkeu, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kapolri di Aula Polres Bantul, Senin.

Menurut dia, kenaikan harga BBM ini akan terdampak kepada masyarakat ekonomi lemah atau berpenghasilan rendah, sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kompensasi berupa BLT (bantuan langsung tunai) dari berbagai arah.

Selain itu, lanjut Abdul, pemerintah daerah juga akan melakukan refocusing belanja kegiatan tidak mendesak untuk bantuan sosial, termasuk pemanfaatan belanja tak terduga (BTT).

"Kemudian maksimal 30 persen dari dana desa dapat digunakan untuk kompensasi inflasi ini kepada masyarakat yang terdampak, masyarakat miskin. Dan ini butuh koordinasi lebih lanjut," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah siap mematangkan konsolidasi dan koordinasi dengan beberapa stakeholder untuk mencegah dampak kenaikan harga BBM, karena ini menyangkut banyak lembaga dan menyangkut sasaran yang harus diperhatikan.

"Kita akan mengundang BPS (Badan Pusat Statistik), mengundang dari pakar-pakar ekonomi, kira-kira treatment apa yang paling baik untuk menanggulangi dampak inflasi ini, kita sadar bahwa pemda itu bukan institusi yang serba tahu," katanya.

Ia memastikan pemerintah daerah juga akan melibatkan dari kampus maupun kalangan akademisi untuk memberikan saran-saran rekomendasi kebijakan ekonomi yang tepat kepada masyarakat.

"Agar kompensasi ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya kita tidak sekadar bagi-bagi bantuan, tapi disamping harus tepat sasaran, juga kapan itu diberikan," katanya.