Kegiatan yang berlangsung di sebuah pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman tersebut dihadiri lebih dari 130 penyandang cerebral palsy beserta keluarga.
"Jadi ini selain untuk memperingati Hari Cerebral Palsy Sedunia, juga merupakan wahana untuk kami saling bertemu dan bertukar informasi maupun pengetahuan seputar penyandang cerebral palsy," kata Sekretaris WKCP Yogyakarta Reny Indrawati.
Menurut dia, Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) merupakan wadah bagi komunitas orang tua yang memiliki anak cerebral palsy maupun orang-orang yang peduli dengan cerebral palsy untuk berbagi ilmu, pengalaman, cerita tentang cerebral palsy.
"Melalui pertemuan seperti ini, kami melakukan tukar pengalaman, informasi dan apapun terkait masalah cerebral palsy ini," katanya.
Ia mengatakan, peringatan Hari Cerebral Palsy ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti lomba melukis, lomba menyanyi dan juga senam bersama.
"Peringatan Hari Cerebral Palsy tahun ini mengusung tema teknologi yang aksesibel bagi cerebral palsy," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Eko Suhargono yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman siap memberikan atensi kepada penyandang cerebral palsy di Kabupaten Sleman.
"Ini bisa dilakukan pendataan terkait penyandang cerebral palsy di Sleman secara khusus. Selama ini data yang dimiliki Dinas Sosial Sleman berupa data menyeluruh, semua penyandang disabilitas," katanya.
Eko mengatakan, pihaknya juga siap menyalurkan bantuan bagi para penyandang cerebral palsy yang membutuhkan bantuan, seperti alat bantu maupun keperluan lainnya.
"Ini bisa diajukan ke Dinas Sosial Sleman, namun harus disertai dengan Kartu Keluarga (KK) dan susah memiliki NIK. Jika belum, kami juga siap membantu untuk pencatatan NIK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sleman," katanya.
Menurut dia, pendataan ini akan memudahkan dalam penyaluran bantuan, termasuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Dengan pendataan penyandang cerebral palsy ini maka nantinya untuk bantuan bisa lebih terfokus," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya juga meminta di wilayah kelurahan juga proaktif melakukan pendataan melalui Tim Pendamping Sosial Kelurahan (TPSK).
"Selain itu di tiap-tiap dusun juga ada yang namanya Musyawarah Dusun. Dari sini juga bisa dilakukan pendataan, karena belum semua keluarga yang ada penyandang disabilitas maupun cerebral palsy melapor," katanya.
Eko mengatakan, penyandang Cerebral Palsy yang membutuhkan bantuan ini bisa diakomodasi melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Dinas Sosial Sleman.
"Ada anggaran sekitar Rp10 miliar untuk program JPS ini, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan sosial," katanya.
