Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta menindaklanjuti peluncuran program Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan dari Kementerian PANRB dengan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.
“Total akan ada 50 aparatur sipil negara (ASN) yang menjalani pelatihan ini. Semuanya berasal dari instansi yang memiliki kaitan langsung dengan program penanggulangan kemiskinan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Dedi Budiono di Yogyakarta, Senin.
ASN yang mengikuti pelatihan selama 7-11 November 2022 berasal dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta.
Program Reformasi Birokrasi Tematik tersebut diluncurkan secara resmi di Universitas Gadjah Mada oleh Menteri PANRB Azwar Anas pada 21 Oktober 2022.
Kota Yogyakarta menjadi satu di antara sembilan pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai percontohan dalam penanggulangan kemiskinan dan nantinya program yang dijalankan bisa direplikasi pemerintah daerah lain.
Sebagai pemerintah daerah yang ditunjuk menjadi daerah percontohan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban menyiapkan data dan informasi pendukung serta mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penanggulangan kemiskinan.
“Dari pelatihan ini, ASN diharapkan memiliki kapasitas untuk mendukung program yang bisa memberikan dampak pada upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
ASN, lanjut dia, memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai pendekatan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang bisa diterapkan di Kota Yogyakarta dan meningkatkan tata kelola program agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Koordinator Panitia Pelatihan Pristi Yudawati mengatakan seluruh peserta akan mendapat pelatihan tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan termasuk tantangan, peluang, dan strategi yang bisa dijalankan.
“Dalam pelatihan ini, peserta juga akan melakukan studi kasus hingga mengerjakan berbagai tugas dan presentasi, bahkan akan ada tes atau ujian komprehensif sebagai bagian dari evaluasi,” katanya.
Berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Kota Yogyakarta pada 2021 tercatat 7,69 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan DIY 12,28 persen maupun angka kemiskinan nasional 9,71 persen.
Pada 2022, Kota Yogyakarta menargetkan angka kemiskinan di kisaran 7,68-6,32 persen.
Sejumlah strategi yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penanggulangan kemiskinan, di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk kesehatan, pendidikan, rumah tempat tinggal, dan program peningkatan kesejahteraan dengan pemberian bantuan sosial.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat miskin melalui berbagai pelatihan serta pengembangan usaha mikro dan kecil.
