Sleman (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjuk Pemerintah Kalurahan Sidoluhur, Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu narasumber dalam webinar "Praktik Baik Desa/Kalurahan Bebas Stunting (De’Best) di 1000 HPK", Selasa.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sleman Wildan Solichin mendampingi Lurah Sidoluhur Hernawan Zudanto yang menyampaikan paparan di Kantor Kalurahan Sidoluhur.
Danang menyampaikan dukungan dan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kalurahan Sidoluhur bersama TPPS Kalurahan dalam upaya percepatan penanggulangan stunting.
Menurut dia, kesuksesan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara seluruh pihak, mulai dari pembuat kebijakan hingga pendamping di lapangan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan di Kalurahan Sidoluhur.
"Pravelensi stunting berdasarkan e-PPGBM di Kabupaten Sleman pada 2022 sebesar 6,88 persen, sedangkan pada 2023 turun di angka 6,3 persen," katanya.
Ia mengatakan, meski mengalami penurunan, Pemkab Sleman terus menyusun target untuk selanjutnya menekan prevalensi stunting di Kabupaten Sleman melalui intervensi yang spesifik.
"Pemkab Sleman berkomitmen untuk menangani stunting secara serius, masif, integratif, dan kolaboratif, karena bagi kami stunting merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM ke depan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," katanya.
Lurah Sidoluhur Hernawan Zudanto mengatakan bahwa penurunan prevalensi stunting Kalurahan Sidoluhur di tahun 2023 sebesar 1,87 persen. Angka ini terus mengalami penurunan jika dilihat dari tiga tahun sebelumnya. Pada 2020 tercatat sebesar 21,50 persen, 2021 sebesar 15,04 persen, dan pada 2022 sebesar 8,68 persen.
"Sebagai wujud komitmen, kami juga melahirkan beberapa inovasi di antaranya pada bidang perencanaan dan penganggaran kegiatan, perubahan perilaku, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan dan sosial, pemantauan dan pendampingan terhadap keluarga beresiko, dan inovasi lainnya," katanya.
Ia mengatakan, selain itu, Pemerintah Kalurahan Sidoluhur juga menekan angka stunting dengan berbagai aksi jemput bola seperti, kunjungan rumah oleh petugas kepada balita yang belum mendapat imunisasi lengkap, pemantauan grup WhatsApp orangtua balita, pemberian tablet menambah darah, penyuluhan gizi bagi ibu hamil dan lain sebagainya.
Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana menerangkan, kriteria pemilihan kalurahan/desa sebagai lokus praktik baik adalah penurunan stunting yang signifikan, dengan status pravalensi terakhir setidaknya mencapai lima persen. Selain itu juga memiliki dukungan anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan program dan anggaran kalurahan/desa.
"Tentunya juga memiliki inovasi untuk menjawab permasalahan terkait penurunan stunting di kalurahan/desa," katanya.
