Bantul (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan pendidikan tentang antipolitik uang harus terus digencarkan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang dalam pesta demokrasi.
"Tentu, pendidikan masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, sehingga kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang itu memang bukan kesadaran semu," kata Lolly di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Kamis.
Lolly pun mengapresiasi gerakan Desa Antipolitik Uang (APU), yang salah satunya diterapkan di Desa Murtigading, Kabupaten Bantul, sebagai inisiatif dan terobosan yang perlu didukung.
"Terobosan baik ini tentu harus menjadi sesuatu yang diketahui oleh publik secara umum, kemudian bisa diduplikasi di berbagai desa yang lain sehingga kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang bukan kesadaran semu, tapi kesadaran yang memang lahir dari kebutuhan di lokal mereka melawan politik uang," jelas koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI itu.
Dengan adanya sosialisi antipolitik uang tersebut, menurut Lolly, masyarakat akan mampu menjaga kualitas kontestasi politik dari desa mereka sendiri.
"Ini menarik, saya kira ini bukti bahwa pendidikan di level masyarakat, ketika dilakukan terus menerus, akan menumbuhkan inisiatif untuk bergerak dan menolak politik uang," jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini praktik politik uang mengalami metamorfosis luar biasa, mulai dari modus hingga pelaku ragamnya sangat banyak yang salah satunya melalui uang elektronik atau digital.
Oleh karena itu, Lolly mengatakan Bawaslu terus melakukan komunikasi strategis dengan berbagai lembaga terkait yang kompeten dalam lalu lintas uang digital.
"Salah satunya, membangun upaya dengan teman-teman di Bank Indonesia, karena kan sekarang praktik politik uang itu masif; tapi semua sedang dalam proses yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan proses pencegahannya itu dilakukan dari berbagai sektor," katanya.
Dari sektor keuangan, lanjutnya, dilakukan proteksi terhadap praktik politik uang. Kemudian dari sektor masyarakat, juga ada kesadaran untuk menjaga tidak menerima atau menolak politik uang.
"Kemudian dari sisi penegakan hukumnya juga secara konsisten dilakukan jajaran pengawas pemilu dan yang paling jadi perhatian serius, kami terus menerus meng-update situasi kekinian terhadap teman-teman jajaran pengawas pemilu di bawah agar mereka tidak gagap ketika menemukan politik uang," ujar Lolly.
Berita Lainnya
LLDikti sebut tantangan pendidikan tinggi serapan lulusan pada dunia usaha
Sabtu, 9 November 2024 18:54 Wib
Rektor UIN Yogyakarta: Pendidikan bukan sekadar gelar dan prestasi
Selasa, 5 November 2024 17:24 Wib
Wamendiktisaintek: Universitas baru tak menjamin pendidikan merata
Rabu, 30 Oktober 2024 21:47 Wib
Indonesia Re berpartisipasi dalam Program Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi untuk Putra/Putri TNI-Polri
Sabtu, 26 Oktober 2024 20:16 Wib
Jatim gelontorkan Rp7,1 triliun program pendidikan gratis
Sabtu, 26 Oktober 2024 11:50 Wib
Kadisdikpora DIY optimistis kurikulum pendidikan tidak berubah mendadak
Jumat, 25 Oktober 2024 13:36 Wib
Guru Besar UNY sebut pendidikan berbasis budaya penting hadapi globalisasi
Sabtu, 19 Oktober 2024 6:04 Wib
Kulon Progo bentuk tim revitalisasi pendidikan untuk serap naker
Kamis, 10 Oktober 2024 14:56 Wib