Yogyakarta (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 sebesar Rp2.125.897,61 atau naik 7,27 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.981.782,39.
"Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2024 sebesar Rp2.125.897,61 atau naik sebesar Rp144.115,22," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono saat konferensi pers di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.
Beny mengatakan kenaikan UMP diputuskan Gubernur DIY Sultan HB X berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DIY yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, dan unsur pakar atau akademisi.
"Tahun ini kenaikan UMP cukup signifikan walaupun di sana-sini ada dinamika yang muncul," ujar dia.
Menurut Beny, UMP DIY Tahun 2024 yang telah ditetapkan tersebut menjadi acuan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-DIY yang bakal diumumkan Gubernur DIY pada 30 November 2023.
"Untuk UMK semestinya lebih tinggi daripada UMP," kata dia.
Beny menjelaskan penghitungan UMP 2024 menggunakan formula sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.
Berdasarkan kajian anggota Dewan Pengupahan DIY, lanjut dia, penghitungan UMP mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok yang dikonsumsi oleh para pekerja serta untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh.
Berikutnya, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi pada kelompok makanan sebesar 5,97 persen, dan kelompok kesehatan sebesar 5,42 persen sehingga diperoleh besaran inflasi yang telah dirasionalisasi dari semula 3,31 persen menjadi 5,70 persen.
Anggota Dewan Pengupahan DIY unsur akademisi Arif Hartono mengatakan rasionalisasi inflasi murni menggunakan pendekatan akademisi.
Menurut dia, rasionalisasi diperlukan karena inflasi DIY sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 3,31 persen tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup para pekerja jika digunakan sebagai variabel penghitungan UMP 2024.
"Kalau kita menggunakan inflasi yang dirilis BPS 3,31 persen yang meliputi kurang lebih 400 komoditas, tentu saja tidak semuanya itu relevan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup teman-teman pekerja," tutur akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) ini.
Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan DIY dari unsur serikat pekerja Yatiman menyatakan pihaknya menerima besaran kenaikan UMP yang diputuskan Gubernur DIY sebagai jalan tengah bagi kesejahteraan pekerja dan pengusaha.
"Mungkin ada yang tidak puas dengan kenaikan ini, tapi supaya mensyukuri berapa pun kenaikan UMP dari yang diberikan oleh Gubernur DIY," ucap Yatiman.
Demikian pula, Tim Apriyanto, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY menyepakati UMP DIY tersebut serta berkomitmen menaati regulasi yang ditetapkan terkait upah yang resmi berlaku pada 2024 itu.
"Kami menghargai, menghormati, dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari akademisi terkait rasionalisasi terhadap inflasi di DIY," kata dia.
Berita Lainnya
Disbud DIY menggelar gala premiere lima film karya sineas lokal
Jumat, 26 April 2024 23:45 Wib
Kemenkumham DIY menggencarkan edukasi pentingnya HKI kepada pelajar
Jumat, 26 April 2024 19:52 Wib
Gegana Polda DIY memusnahkan puluhan kilogram bubuk bahan petasan
Jumat, 26 April 2024 18:51 Wib
Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan, Kemenkumham DIY ziarah di Makam Jenderal Soedirman
Jumat, 26 April 2024 9:02 Wib
KPU DIY: Penetapan caleg terpilih tunggu BRPK dari MK
Jumat, 26 April 2024 2:55 Wib
Ketua PDIP Kulon Progo resmi daftar calon bupati melalui PDIP DIY
Kamis, 25 April 2024 21:45 Wib
Melalui Indikasi Geografis, Kemenkumham DIY dukung kemajuan ekonomi lokal menuju Pasar Global
Kamis, 25 April 2024 5:50 Wib
DIY peroleh kuota 16 KK program transmigrasi
Kamis, 25 April 2024 5:39 Wib