Capres Anies hapus "bad governance"

Calon presiden nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan berkomitmen menghapus pemerintahan yang buruk atau bad governance dalam membangun perekonomian nasional, termasuk dari praktik pungutan liar (pungli).

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, pemerintahan yang buruk rentan dengan praktik pungli, sehingga harus ada sejumlah koreksi di tingkat sistem agar tidak berkelanjutan atau terus terjadi.

 

"Ini ada beberapa yang harus diperbaiki, satu adalah di tingkat sistem. Ada sebenarnya jenis-jenis pungli yang berjalan tersistem, dan ini koreksinya di sistem," kata Anies setelah menghadiri kegiatan "Debat Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045" di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1) malam.

 

Ia menjelaskan, hal kedua yang harus diperbaiki ke depan adalah "aktor" atau oknum yang melakukan pungli di dalam pemerintahan.

 

Terkait permasalahan tersebut, menurut dia, pemerintah tidak bisa mengerjakannya sendiri dan harus melibatkan pelaku usaha untuk memberantas praktik itu.

 

Hal tersebut karena pelaku usaha yang tahu di celah mana, kapan, dan seberapa besar praktik buruk itu bisa terjadi.

 

Praktik pengelolaan pemerintahan yang buruk oleh oknum itu harus diberantas sampai tuntas, agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang positif.

 

"Komitmennya adalah kami harus memberantas berbagai macam praktik bad governance, termasuk pungli supaya dunia usaha bisa tumbuh berkembang dengan sehat, tambah mantan Rektor Universitas Paramadina itu.