Manggarai Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis tudingan beberapa politikus yang menilai penyaluran bantuan beras kepada masyarakat sarat dengan kepentingan politik terutama mendekati pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Airlangga menyebut penyaluran bantuan itu bukan program yang “ujug-ujug” berjalan, karena bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) disalurkan sejak masa pandemi COVID-19.
“Bantuan pangan sudah dilakukan sejak COVID-19 pada 2020, jadi bukan ujug-ujug, malah kemarin dihentikan pasca-COVID-19, tetapi kami melihat di lapangan, masyarakat masih banyak membutuhkan. Oleh karena itu, sejak September dilanjutkan kembali,” kata Airlangga selepas menyerahkan bantuan beras untuk warga di Gudang Bulog Batu Cermin, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin.
Dia melanjutkan penyaluran bantuan menjadi semakin penting terutama untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, karena selain dampak fenomena iklim El Nino, para petani juga kesulitan air akibat proyek renovasi waduk yang belum rampung.
Kabupaten Manggarai Barat, yang membawahi di antaranya Labuan Bajo, merupakan salah satu lumbung beras terbesar untuk Nusa Tenggara Timur.
“Kita lihat kondisi pertanian terganggu, termasuk di Manggarai, Manggarai Barat, yang merupakan lumbung beras di NTT,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.
“Ya dia lupa, pernah COVID di republik ini, dan di seluruh dunia,” kata Menko Airlangga.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Airlangga tepis tudingan bantuan beras untuk kepentingan politik
Menko Perekonomian: Tak ada bantuan beras untuk kepentingan politik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyerahkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada warga di Gudang Bulog Batu Cermin, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (15/1/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
