Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan kebijakan hilirisasi mineral yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan ke depannya.
Menurut dia, hilirisasi mineral terbukti meningkatkan nilai perekonomian komoditas tambang Indonesia, misalnya di nikel dan turunannya nilai tambah ekspor setelah hilirisasi tembus 35,6 miliar dolar AS setara Rp510 triliun di 2022, naik lebih dari 6,6 kali lipat dari 2013 yang hanya 5,4 miliar dolar AS.
"Kebijakan hilirisasi mineral yang baik ini perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan ke depannya," kata Komaidi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dia mengapresiasi Presiden Jokowi lewat langkahnya melarang ekspor nikel mentah yang berani menghadapi gugatan Uni Eropa lewat WTO guna mendukung hilirisasi mineral.
Dikatakannya, masih ada ruang yang bisa ditingkatkan dalam hilirisasi, misalnya serapan bahan setengah jadi untuk industri manufaktur domestik sepenuhnya seperti baterai mobil listrik.
Ataupun serapan tenaga kerja lokal sepenuhnya sehingga efek ganda ekonominya makin terasa bagi masyarakat-masyarakat di daerah.
"Kebijakan Presiden Jokowi di bidang energi dan tambang sudah bagus dalam hal pendekatan infrastruktur. Misalnya smelter tambang ini sejatinya kebijakan hilirisasi yang masih erat irisannya dengan infrastruktur," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Kebijakan hilirisasi mineral perlu dilanjutkan
Perlu dilanjutkan, kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Presiden Komisaris AMNT Hilmi Panigoro (kiri) dan Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) Rachmat Makassau (ketiga kanan) saat meninjau proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Dusun Otak Keris, Maluk, Sumbawa Barat, NTB, Selasa (20/6/2023). Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter sebagai bagian program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.
