Pemerintah: PPDS berbasis RS prioritaskan dokter di daerah DTPK

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya mengatakan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit memprioritaskan para dokter dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), guna percepatan pemenuhan dokter spesialis di RI.

Menurut Arianti, selain peralatan, tenaga medis menjadi salah satu faktor penting guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk menangani empat penyakit penyebab kematian tertinggi, yakni stroke, penyakit jantung, kanker, dan penyakit ginjal.

"Teman-teman bisa membayangkan bahwa kalau kita punya uang kita beli alat belum setahun alat bisa ada. Tetapi untuk membangun atau untuk menghasilkan satu dokter spesialis itu kita butuh empat tahun lima tahun," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan program pendidikan dokter spesialis dengan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) bertujuan memenuhi kebutuhan akan tujuh dokter spesialis yang harus ada di rumah sakit umum daerah, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Selain itu, katanya, Indonesia masih kekurangan lebih dari 27 ribu dokter spesialis.

Jika saat ini 24 fakultas kedokteran baru dapat menghasilkan 2.700 lulusan per tahun, ujarnya, maka perlu 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk itu, ujarnya, mereka pun mengadopsi sistem pendidikan berbasis RS yang umum diterapkan di negara lain.

Dia mengatakan selain 24 fakultas kedokteran tersebut, terdapat 3.000 rumah sakit yang berpotensi menjadi tempat pendidikan dokter spesialis.

Dia mengatakan mereka juga menggandeng Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), yang mengakreditasi program sejenis yang ada di Amerika, Singapura, Filipina, dan lain-lain, guna memastikan standar PPDS berbasis RS bertaraf internasional.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes: PPDS berbasis RS prioritaskan dokter di daerah DTPK