Kulon Progo berkomitmen bangun integritas antikorupsi

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen membangun integritas antikorupsi dalam menjalankan kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan kabupaten antikorupsi .

Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi di Kulon Progo, Selasa, mengatakan Pemkab Kulon Progo membangun integritas antikorupsi telah diwujudkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dalam bertindak untuk selalu berpedoman pada budaya berhati-hati.

“Ringkasnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo senantiasa berhati-hati dan cermat," kata Siwi dalam bimbingan teknis pembentukan percontohan kabupaten antikorupsi.

Ia mengatakan terpilihnya Kabupaten Kulon Progo sebagai percontohan kabupaten antikorupsi tentunya sangat membanggakan, dan ini merupakan hasil dari usaha dan kerja sama seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang harus dipertahankan.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan gelar Kulon Progo sebagai Kabupaten Anti Korupsi dan Konsistensi untuk terus berada dalam kondisi sebagai Kabupaten Anti Korupsi itulah hal yang memerlukan usaha lebih keras lagi," kata Siwi.

Dia mengatakan kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu modal, untuk melestarikan budaya anti korupsi baik di lingkungan ASN maupun masyarakat.

“Kulon Progo menjadi salah satu pilihan, karena ada kearifan lokalnya yang sangat kuat. Maka ini menjadi modal kita, bagaimana kearifan lokal ini kita bangun bersama. Jadi pelestarian budaya antikorupsi di Kabupaten Kulon Progo ini senantiasa kita dengungkan," katanya.

Inspektur Inspektorat Daerah (DIY) Muhammad Setiadi menyampaikan bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengajukan Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu percontohan kabupaten antikorupsi.

“Kami akan mendorong agar Kulon Progo bisa menjadi yang terbaik sebagai percontohan kabupaten/kota antikorupsi oleh KPK RI," kata Setiadi.

Kepala Satgas Ditpermas KPK Rino Haruno menjelaskan bahwa kearifan lokal memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya anti korupsi di masyarakat.

Menurut dia, peran serta masyarakat dari Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda itu perannya sangat penting. Jadi mereka mengawasi dan memberikan masukan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

"Pemerintah kabupaten dan kota yang peran serta dan kearifan lokalnya tinggi itu rata-rata dan pada umumnya bisa mencegah orang untuk tidak melakukan korupsi karena dorongan dari internal maupun eksternal," kata Rino.