Yogyakarta, DIY (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa tanah kalurahan dapat digarap atau disewa warga miskin dan pengangguran di wilayahnya untuk kegiatan pertanian.
Sekda DIY Beny Suharsono dalam keterangan resmi di Yogyakarta, DIY, Rabu, mengatakan ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang telah ditetapkan.
"Yang jelas pemanfaatan untuk pertanian supaya tidak terjadi pengangguran. Intinya, kita mendorong masyarakat miskin mendapatkan akses ekonomi dan sosial," katanya.
Sebaliknya, dia menegaskan bahwa tanah kalurahan tidak bisa digunakan untuk tempat tinggal atau hunian pribadi, vila, homestay, guest house, hotel, rumah toko, bangunan bawah tanah (basement) serta kegiatan pertambangan.
Terkecuali, instansi pemerintah dapat menggunakan tanah kalurahan untuk asrama dan/atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sejak 2020, desa di kabupaten se-DIY disebut kalurahan; lalu kepala desanya disebut lurah, sedangkan sekretaris desa berganti menjadi carik.
Sementara, di Kota Yogyakarta, penyebutan kelurahan tetap berlaku dan tidak ada perubahan nomenklatur pada struktur perangkatnya.
Dia menekankan keberpihakan Pemda DIY terhadap masyarakat miskin dapat dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya akses ekonomi dan sosial.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, kata Beny, telah memberikan garansi jika tidak mampu menyewa tanah kalurahan, maka masyarakat miskin bisa menggunakan dana keistimewaan dalam jangka waktu tertentu.
Jika masyarakat sudah berdaya, maka bisa menyewa secara formal ,sehingga tidak lagi menggunakan dana keistimewaan.
Beny berharap dengan terbitnya Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024, warga miskin memiliki akses lebih terhadap pemanfaatan tanah kas desa untuk aktivitas perekonomian.
"Persentase angka kemiskinan DIY sebesar 11,4 persen tidak berkurang sampai saat ini. Sehingga, masyarakat miskin lah yang perlu didorong paling depan dengan adanya pergub baru," ujar dia.
Selain penguatan terhadap aspek pengawasannya tanah kalurahan, pergub baru itu juga mengatur secara lebih detail dan lengkap terkait dengan sewa tanah kalurahan.
"Yang jelas pergub ini untuk melindungi masyarakat miskin yang tidak punya akses salah satunya akses ekonomi. Adanya peraturan pemanfaatan tanah kalurahan ini dapat memberikan kejelasan hukum bagi pemerintah kalurahan dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan tanah kalurahan serta menghindarkan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran di kemudian hari," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov DIY: Warga miskin bisa sewa tanah kalurahan untuk pertanian
Berita Lainnya
Cabup-cawabup 03 Novida-Rini: Fokus garap ekonomi basis kalurahan di Kulon Progo
Selasa, 15 Oktober 2024 12:44 Wib
Sekda Sleman ingatkan pamong kalurahan jaga netralitas pada Pilkada 2024
Senin, 23 September 2024 14:41 Wib
Warga gelar lomba menembak tikus untuk tekan gagal panen
Jumat, 13 September 2024 11:24 Wib
Bupati Sleman: Lomba LPMK memotivasi implementasi pemberdayaan masyarakat
Senin, 9 September 2024 14:59 Wib
Bupati Sleman meminta pengurus KSB edukasi mitigasi bencana ke warga
Kamis, 29 Agustus 2024 14:50 Wib
Sleman serahkan penghargaan Evaluasi Kalurahan Inovatif 2024
Kamis, 18 Juli 2024 19:14 Wib
PLN EPI tingkatkan kapasitas BUMDes di Gunungkidul
Rabu, 17 Juli 2024 16:05 Wib
Sleman kukuhkan enam Kalurahan Berkarakter Pancasila
Selasa, 16 Juli 2024 19:00 Wib