Kulon Progo (ANTARA) - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka pertumbuhan ekosistem keuangan digital di wilayah ini.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo Taufiq Amrullah di Kulon Progo, Kamis, mengatakan capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Kulon Progo 2023 mencapai 96,8 persen dengan level digital.
Aspek kinerja TP2DD diukur dari aspek proses sebesar 30 persen, aspek pengeluaran sebesar 40 persen dan aspek pendapatan sebesar 30 persen.
"Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan peringkat 36 dari 416 kabupaten di Indonesia. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor di antaranya jumlah aspek proses di Kabupaten Kulon Progo terlampau sedikit dan rendahnya skor program unggulan, salah satunya diakibatkan oleh kurangnya implementasi," kata Taufiq.
Ia mengatakan secara umum, gambaran perkembangan ETPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada 2023 adalah melalui penerapan digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
"Kami berharap komitmen dan koordinasi antar-instansi dalam mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan digital semakin kuat," katanya.
Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi mengatakan upaya digitalisasi keuangan daerah diharapkan menjadi budaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada khususnya dan masyarakat Kulon Progo pada umumnya.
Untuk itu, Siwi mendorong komitmen seluruh unsur dalam mendukung penuh proses digitalisasi keuangan daerah meskipun masih terdapat beberapa tantangan bagi penerapannya.
"Dengan melihat kondisi di atas, dukungan dan komitmen kita bersama dibutuhkan, agar digitalisasi keuangan daerah melalui perluasan kanal pembayaran ini berjalan dengan optimal," harap Siwi.
