TPPS Kulon Progo memantau penimbangan posyandu tangani stunting

Kulon Progo (ANTARA) - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting melalui kegiatan penimbangan dan pengukuran sasaran di posyandu setempat untuk meningkatkan kunjungan dan cakupan layanan di posyandu.

Sekretaris Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo Heri Warsito di Kulon Progo, Rabu, mengatakan TPPS Kulon Progo mengintervensi pencegahan stunting di Posyandu Karangtengah Kidul Kalurahan Margosari, Posyandu Kedungsogo Kalurahan Kedungsari, Posyandu Kauman Kalurahan Bendungan, Posyandu Granti Kulon Kalurahan Ngestiharjo, Posyandu Dusun 3 Kalurahan Depok, dan Posyandu Klepu di Kalurahan Hargowilis.

"Pemantauan TPPS Kulon Progo ini dalam rangka peluncuran atau kick off  dimulainya kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Kulon Progo," kata Heri Warsito.

Ia menyampaikan kegiatan intervensi serentak percepatan penurunan stunting merupakan gerakan serentak seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan kunjungan dan cakupan layanan di posyandu. Sasaran prioritas dalam kegiatan ini adalah balita, ibu hamil dan calon pengantin.

"Target cakupan kunjungan sasaran ke posyandu dan mendapatkan layanan dari gerakan intervensi serentak ini diharapkan bisa mencapai 100 persen," katanya.

Lebih lanjut, Heri Warsito menyampaikan bahwa dalam rangka memastikan seluruh sasaran mulai dari ibu hamil, balita dan calon pengantin untuk hadir di posyandu maka diperlukan kerja keras dan kolaborasi semua stakeholder baik di tingkat pedukuhan, kalurahan, kapanewon dan puskesmas maupun dari tingkat kabupaten.

“Sehingga dengan cakupan sasaran yang optimal, kita bisa memperoleh data yang akurat tentang kondisi yang sebenarnya di Kabupaten Kulon Progo terkait dengan permasalahan stunting," katanya.

Dia mengatakan apabila ditemukan ada sasaran yang mengalami permasalahan gizi dari hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu, diharapkan segera mendapatkan penanganan atau tatalaksana yang memadai.

"Sasaran tersebut dapat teratasi dan kembali normal pertumbuhan dan perkembangannya," katanya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rangka menurunkan jumlah balita stunting, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui intervensi serentak pencegahan stunting.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden yang disampaikan dalam Rapat Tingkat Tinggi Menteri yang digelar di Istana Wakil Presiden, 19 Maret 2024 yang lalu.

Dari arahan tersebut, Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa PDTT menginstruksikan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, hingga desa/kalurahan turut serta mensukseskan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting di Juni 2024.