Bawaslu Kulon Progo menerapkan pengawasan partisipatif dalam pilkada

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan skema pengawasan partisipatif, khususnya pemilih pemula dalam setiap tahapan Pilkada 2024 karena sangat efektif wujudkan pemilihan yang damai, transparan, dan demokratis.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo Djoko Dwiyogo di Kulon Progo, Minggu, mengatakan bahwa pihaknya menggunakan skema pengawasan partisipatif pada saat Pemilu 2024.

"Lewat skema ini kami juga melibatkan elemen masyarakat dalam upaya pengawasan," katanya.

Djoko menyebutkan skema pengawasan partisipati, salah satu elemennya adalah pemilih pemula. Mereka merupakan warga yang baru berumur 17 tahun dan kebanyakan di antara mereka masih berstatus pelajar.

Menurut dia, pemilih pemula untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 sangat penting. Lewat upaya tersebut mereka juga bisa mengetahui seluruh proses.

"Minimal pemilih pemula ini tahu dasar-dasar dari semua tahapan Pilkada 2024," katanya.

Ia menilai pemilih pemula masuk dalam potensi kerawanan pilkada. Ada kemungkinan hak pilih mereka tidak digunakan, bahkan tidak diakomodasi dengan baik saat pemungutan suara.

Oleh karena itu, Bawaslu Kulon Progo terus memastikan pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024, salah satunya dengan menyisir pelajar yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024.

"Kami berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kulon Progo untuk memastikan hak pilih pemilih pemula tetap terakomodasi," kata Djoko.

Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo Aris Zurkhasanah mengatakan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 46.561 pemilih pemula dari total 345.308 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Porsinya mencapai 13,49 persen dari DPT.

"Kami menggencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu, 27 November 2024," kata Aris.