Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Istimewa Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid mengatakan, sosialisasi terkait prinsip ekonomi syariah di provinsi ini harus diikuti dengan praktik langsung di tengah masyarakat.
"Setelah dikenalkan tentang perbankan syariah, diajak menabung di bank umum syariah, atau bank perekonomian rakyat syariah," kata Edy Suandi Hamid dalam acara Program Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, praktik langsung akan lebih riil dan mudah dipahami masyarakat.
Selain dipraktikkan dengan menabung di perbankan syariah, menurut dia, harus diikuti pula dengan pembuatan laboratorium ekonomi syariah di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.
Menurut Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini, sekolah-sekolah di DIY bisa mempraktikkan dengan membuat lab ekonomi syariah di lingkungan masing-masing.
"Nanti bisa dikerjasamakan dengan MES DIY dan juga BPRS-BPRS yang ada, sehingga bisa bersinergi dengan orang-orang dan lembaga yang sudah memiliki pengalaman," kata dia.
Edy mengakui peran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) amat signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, apalagi gagasan-gagasan awal ekonomi syariah ikut digaungkan oleh para akademisi dan pelaku ekonomi DIY sejak era 1990-an.
Pemda DIY, menurut dia, juga sangat mendukung pengembangan ekonomi syariah di provinsi ini bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perguruan tinggi, serta pelaku ekonomi yang tergabung dalam berbagai asosiasi.
Oleh karena itu, ia menilai wajar Pemda DIY mampu memperoleh Anugerah Adinata Syariah 2024 dalam lima kategori diikuti penerapan industri halal yang terus berkembang.
"Ini bukan saja terkait pakaian, kuliner, namun juga sampai ke sektor pariwisata, walau peringkatnya secara nasional berfluktuasi," ujar Edy.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MES DIY sebut prinsip ekonomi syariah harus dipraktikkan
Berita Lainnya
Kejati DIY: Belum ada persiapan khusus soal pemindahan Mary Jane
Jumat, 22 November 2024 23:58 Wib
DIY memperpanjang status siaga darurat bencana sampai 2 Januari 2025
Jumat, 22 November 2024 18:03 Wib
Mantan Dirut PT Taru Martani divonis kurungan 8 tahun
Jumat, 22 November 2024 0:30 Wib
Menangkal paham radikal di DIY dengan kearifan lokal
Kamis, 21 November 2024 9:57 Wib
Kemenkumham DIY siap ikuti arahan pusat terkait Mary Jane
Rabu, 20 November 2024 15:23 Wib
Pemkab Kulon Progo-BPMP DIY kerja sama tingkatkan mutu pendidian
Senin, 18 November 2024 18:24 Wib
Kemenag DIY imbau para dai jaga kerukunan masyarakat menjelang pilkada
Minggu, 17 November 2024 13:32 Wib
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024, Menko Infra: Kita tidak tebang pilih
Minggu, 17 November 2024 8:44 Wib