Anggota DPR: Petakan guru-siswa terdampak banjir percepat pemulihan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyarankan kepada pemerintah untuk segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap guru dan siswa terdampak banjir di wilayah Aceh dan sebagian Sumatera guna mempercepat pemulihan.

“Kondisi guru dan siswa harus dipetakan terlebih dahulu. Kita harus memastikan mereka selamat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah itu, barulah kita fokus pada kondisi gedung sekolah,” ujar Habib Syarief di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam menangani situasi darurat tersebut. Langkah pertama yang paling mendesak untuk dilakukan adalah memastikan kondisi para guru dan siswa telah pulih, sebelum beranjak pada pemetaan infrastruktur pendidikan.

Habib Syarief menyampaikan bahwa terdapat banyak sekolah yang berkemungkinan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan demikian, menurut dia, pembersihan dan perbaikan harus dilakukan segera untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap proses pembelajaran.

Habib Syarief juga meminta pemerintah untuk mendirikan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama.

“Anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jika ruang sekolah belum bisa dipakai, tenda darurat harus didirikan secepatnya,” kata dia.

Selanjutnya, Habib Syarief menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal penanganan terhadap guru dan siswa terdampak bencana di Sumatera itu dan mendorong percepatan langkah-langkah pemulihan pendidikan di wilayah terdampak.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti telah menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan mitigasi dan pemetaan untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar bagi para murid di daerah yang terdampak banjir dapat tetap berjalan.

Menurut Mu'ti, satuan pendidikan terdampak bencana di Provinsi Aceh berjumlah 310, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berjumlah 385, dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) 314 dengan total keseluruhan adalah 1.009.