Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kompak tidak menghadiri rapat koordinasi dengan Wakil Bupati (Wabup) Jember Djoko Susanto terkait penanganan banjir dan pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) yang digelar di Kantor Pemkab Jember, Jawa Timur, Senin.
Djoko mengundang seluruh kepala OPD, sekretaris OPD, camat, sekretaris camat, serta pemangku kepentingan terkait termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di aula kantor Pemkab setempat.
"Tidak ada pemberitahuan kepada saya terkait alasan ketidakhadiran pimpinan OPD dalam rapat itu. Tentu itu menjadi catatan serius karena undangan itu dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai undang-undang dengan materi yang kita bicarakan tentang keselamatan rakyat," kata Djoko.
Ia menyayangkan tidak satu pun kepala OPD, camat, maupun pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember hadir memenuhi undangan resmi tersebut, namun rapat tetap dilanjutkan karena pihak Forkopimda atau yang mewakili hadir dan ruangan rapat dipindahkan ke ruang kerja Wabup Jember.
"Rapat digelar sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengingat Bupati Jember Muhammad Fawait sedang cuti karena menjalankan ibadah umrah," tuturnya.
Djoko menjelaskan pihaknya juga telah mendapat konfirmasi dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri bahwa selama bupati menjalankan ibadah, maka tugas pemerintahan dilaksanakan oleh wakil bupati.
"Saya juga mengundang Forkopimda dan Alhamdulillah mereka peduli dengan persoalan yang ada. TNI-Polri juga siap siaga membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan," katanya.
Di hadapan Forkopimda, Wabup Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana dan persoalan MBG.
Meski rapat koordinasi tidak dihadiri para undangan dari unsur perangkat daerah, Pemkab Jember menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara beberapa pejabat pimpinan OPD Pemkab Jember saat dikonfirmasi terkait dengan ketidakhadirannya dalam rapat undangan koordinasi dan evaluasi dengan Wabup Jember enggan berkomentar.
