Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan penandatanganan kerja sama konsolidasi demokrasi sebagai upaya penguatan pemahaman tentang demokrasi pada masyarakat.
"Konsolidasi demokrasi merupakan program yang dijalankan Bawaslu di masa post electoral. Melalui konsolidasi demokrasi ini diharapkan ada penguatan pemahaman tentang demokrasi di masyarakat," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho usai penandatanganan di Bantul, Selasa.
Menurut dia, penandatanganan rencana kerja konsolidasi demokrasi dengan lima organisasi perangkat daerah (OPD) di Bantul yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Didik mengatakan rencana kerja dengan lima OPD di Bantul ini merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemkab Bantul dan Bawaslu pada Mei 2025.
"Bagi Bawaslu Bantul, rencana kerja ini adalah bagian dari konsolidasi demokrasi kepada instansi terkait di daerah," katanya.
Dia mengatakan dalam rencana kerja ini mencakup beberapa kegiatan antara lain pendidikan politik dan demokrasi di masyarakat, publikasi informasi kepemiluan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan media sosial.
"Serta penguatan gerakan antipolitik uang, perlindungan hak pilih serta pengelolaan kearsipan hasil-hasil pengawasan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budiraharja mengatakan kerja sama ini menjadi ruang konsolidasi dan kolaborasi yang secara langsung melibatkan perangkat daerah.
Oleh karena itu, dia meminta masing-masing perangkat daerah yang terlibat agar jangan melihat sebagai tambahan beban, melainkan sebagai penguatan peran dalam mendukung kualitas demokrasi di daerah.
"Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses pengawasan pemilu dapat berjalan lebih optimal, partisipatif, dan didukung oleh sistem pemerintahan daerah yang solid," katanya.
