Yogyakarta matangkan rencana hunian vertikal

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan berbagai kajian untuk mematangkan rencana pembangunan hunian vertikal sebagai salah satu solusi untuk memberikan akses perumahan laik huni kepada masyarakat.

"Hunian vertikal, seperti rumah susun bisa menjadi salah satu jawaban untuk menangani permasalahan kawasan kumuh perkotaan. Hunian bisa diubah menjadi rumah susun yang lebih baik dan sehat," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Minggu.

Langkah awal yang akan ditempuh pemerintah, lanjut Haryadi, adalah dengan melakukan konsolidasi lahan, khususnya tanah yang dianggap rawan seperti area di bantaran sungai yang saat ini sudah dipadati permukiman.

Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya akan memindahkan warga ke rumah susun tetapi juga melakukan pemberdayaan dengan penataan kesehatan lingkungan, ekonomi dan pendidikan.

Selain konsolidasi lahan, Haryadi mengatakan bahwa pemerintah daerah pun sedang menyiapkan peraturan wali kota terkait hunian vertikal. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta belum memiliki aturan mengenai hunian vertikal.

"Hunian vertikal ini juga menjadi jawaban terkait semakin terbatasnya lahan di Kota Yogyakarta dan harga tanah yang cenderung semakin mahal," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad mengatakan, pendataan rumah tidak laik huni yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah kota merupakan awal penataan hunian di Kota Yogyakarta.

Edy mengatakan, pendataan rumah tidak laik huni tersebut akan diikuti dengan kajian kawasan kumuh perkotaan.

"Kami tidak hanya akan melakukan pendataan terhadap rumah tidak laik huni saja tetapi juga terhadap kondisi infrastruktur di kawasan tersebut," katanya.

Hasil dari kajian tersebut, lanjut Edy, akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan konsep hunian dan lokasi hunian vertikal.

"Kami tentunya juga akan mempertimbangkan aspek lain seperti kemanfaatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga ruang terbuka hijau publik," katanya seraya berharap kajian tersebut tidak memakan waktu terlalu lama.

(E013)