Bupati : otonomi dimaknai sebagai kesempatan mempercepat kesejahteraan

Sleman, (Antara Jogja) - Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberikan peluang bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing, di mana otonomi daerah menjadi faktor penguat bagi setiap daerah khususnya dalam mendorong keluarnya arus barang dan jasa dari daerah untuk bersaing di kancah regional Asia Tenggara," kata Sri Purnomo dalam upacara Peringataan Hari Otonomi Daerah ke XIX dan Hari Kartini, Senin.

Menurut dia, meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah pada gilirannya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

"Selain itu juga dapat mewujudkan kerukunan antarsuku dan agama, serta meminimalkan berbagai pengaruh-pengaruh dari dalam dan luar negeri yang memunculkan tindakan-tindakan radikalisme serta mengancam keamanan nasional, regional dan global," katanya.

Ia mengatakan, kebijakan otonomi daerah ke depan menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan. Di tengah-tengah kemajemukan di tingkat lokal, regional, dan nasional, otonomi daerah dituntut untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

"Otonomi daerah dituntut pula untuk mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah yang merefleksikan perlunya kesiapan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang pada 15 hingga 20 tahun mendatang menghadapi bonus demografi," katanya.

Sri Purnomo mengatakan, peran serta perempuan dalam proses pembangunan sudah terbukti mampu memengaruhi peningkatan perekonomian baik di level keluarga maupun pembangunan di tingkat yang lebih luas.

"Meski demikian jika melihat realita keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, baik secara kuantatif maupun kwalitatif, masih belum maksimal. Hal ini dipengaruhi banyak faktor di antaranya karena kurangnya kapasitas SDM perempuan guna memperkuat posisi tawar kaum perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, perlu dukungan bersama, bagaimana memperkuat perekonomian keluarga sehingga para perempuan bisa secara aktif terlibat dalam setiap proses pembangunan.

"Dalam memajukan peran perempuan serta persamaan hak antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dicita-citakan Ibu Kartini, Pemerintah telah memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam proses pembangunan. Bahkan komitmen ini menjadi visi pembangunan Kabupaten Sleman yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan gender," katanya.

Ia mengatakan, tantangan yang perlu mendapat perhatian dan pemikiran bersama adalah bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat tentang peran perempuan yang sesungguhnya.

"Sebagai makhluk Tuhan, perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki. Namun yang perlu diingat adalah peran perempuan dalam lingkup domestik yang tidak kalah penting. Para perempuan adalah ibu dari anak-anak yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Para perempuan harus bisa membentuk karakter anak-anaknya, menjadi generasi yang memiliki kemampuan daya juang dan mentalitas yang kuat, serta rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan dan memenuhi tujuan hidup," katanya.***4***

(V001)