DPRD Bantul pertanyakan dana penyertaan Aneka Dharma

Bantul (Antara Jogja) - DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mempertanyakan pemanfaatan dana penyertaan modal yang pernah digelontorkan pemerintah setempat ke Perusahaan Daerah Aneka Dharma.

"PD Aneka Dharma semestinya memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Bantul, namun kenyataanya setoran sangat minim, padahal pernah digelontori dana miliaran rupiah," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Setiya di Bantul, Senin.

Oleh sebab itu, kata dia, komisi di DPRD yang salah satunya membidangi pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) bermaksud meminta data-data lebih lanjut penggunaan dana miliaran yang diatasnamakan Aneka Dharma tersebut.

"Kami akan minta penjelasan kepada bagian KPPD (Kerja sama dan Pengembangan Potensi Daerah) Bantul yang bertugas melakukan pembinaan BUMD," kata Setiya.

Menurut dia, salah satu penyebab minimnya kontribusi ke PAD Bantul seperti yang terungkap dalam rapat pekan lalu, dikarenakan dana yang sedianya untuk pengembangan BUMD itu justru digunakan untuk hal lain yang tidak dikelola perusahaan.

Ia mengatakan, pejabat sementara (pjs) Direktur PD Aneka Dharma Farid Hilmi saat itu mengaku bila dana miliaran rupiah itu tidak untuk perusahaan, dan dia mengeluhkan karena diluar kemampuan untuk mengendalikannya.

"Katanya dana itu digunakan untuk pembelian Bantul Radio dan usaha rumah makan di Pasar Seni Gabusan oleh pihak swasta, sementara dana yang dikelola Aneka Dharma sebesar Rp1 miliar untuk belanja mesin dan modal kerja," katanya.

Setiya mengatakan, berkaca dari pengalaman sebelumnya, Komisi B akan memperketat pengeluaran anggaran yang tidak terkendali seperti itu agar nantinya bisa terkontrol.

"Kami tidak akan berikan anggaran yang tidak jelas manfaatnya untuk masyarakat, lebih baik anggaran dialihkan untuk pembangunan," katanya.

(KR-HRI)