"Skors tersebut dilakukan dengan menghentikan distribusi selama satu bulan sesuai jenis bahan bakar minyak yang ditimbun. Apakah itu premium atau solar," kata External Relation Pertamina Pemasaran Jateng dan DIY Heppy Wulansari di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, Pertamina sudah memiliki mekanisme pengawasan yang cukup ketat dengan memantau stok dan permintaan di setiap SPBU. Stok bahan bakar minyak di setiap tanki penyimpanan tidak semuanya akan habis didistribusikan karena ada "dead stock" atau stok yang sudah tidak dapat terhisap oleh pompa.
"Stok seperti itu masih wajar. Tetapi, jika SPBU menghentikan penjualan padahal masih memiliki stok, kami akan menganggap ada indikasi penimbunan yang dilakukan SPBU," katanya.
Pengawasan mengenai indikasi penimbunan BBM tersebut, lanjut dia, dilakukan secara terus menerus termasuk menjelang rencana kenaikan harga BBM.
"SPBU sudah sangat memahami sanksi yang akan diterima apabila melakukan berbagai praktik kecurangan dan biasanya mereka akan mematuhi aturan yang berlaku," katanya.
Sementara itu, menjelang kenaikan harga BBM, Pertamina juga telah menambah pasokan 20 hingga 30 persen dibanding distribusi normal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Tambahan pasokan tersebut dilakukan sejak Selasa (18/6) dan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penambahan pasokan akan dilakukan hingga ada pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kami menjaga agar stok tidak terputus. SPBU pun diminta buka 24 jam," katanya.
Berdasarkan data dari Pertamina, konsumsi BBM bersubsidi di wilayah Jawa Tengah dan DIY mengalami peningkatan, yaitu kebutuhan premium per hari mencapai 10.570 kiloliter atau meningkat 6,8 persen dari konsumsi normal sebanyak 9.899 kiloliter.
Kebutuhan solar bersubsidi naik 10,6 persen menjadi 5.810 kiloliter per hari dari konsumsi normal sebanyak 5.252 kiloliter per hari.
(E013)
