Gunung Kidul (Antara Jogja) - Paguyuban Dukuh Sidorejo Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak Inspektorat Daerah setempat mengaudit keuangan Desa Sidorejo yang diduga terjadi penyimpangan.
Ketua Paguyuban Dukuh Sidorejo Sumilan di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan kepala dusun di Desa Sidorejo tidak pernah diajak musyawarah dalam membuat program-program desa.
"Kami mohon Pemkab Gunung Kidul menerjunkan tim Inspektorat Daerah (Irda) untuk melakukan pemeriksaan kekurangan dan administrasi desa secepatnya," kata Sumilan saat melakukan audiensi dengan Pemkab Gunung Kidul.
Ia mengatakan, Pemerintah Desa Sidorejo di bawah kepemimpinan Sakina, tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ). Selain itu, pelaksanaan berbagai program juga sering melampaui tahun anggaran berjalan.
"Sejak dilantik pada 2008 sebagai Kepala Desa Sidorejo Sakina tidak pernah membuat LPJ. Setahu saya, Sakina baru membuat dua kali laporan"katanya.
Dukuh Gunung Krambil Suradi mengatakan banyak pelaksanaan program yang lompat tahun anggaran.
"Bolehkah program tahun 2011 dilaksanakan tahun 2012 atau 2013 ? Itu sering terjadi di desa kami. Maka kami mohon Inspektorat turun untuk mengaudit pelaksanaan berbagai program yang masuk desa kami," katanya.
Anggota Aliansi Masyarakat Untuk Transparansi Rino Caroko meminta Pemkab Gunung Kidul menindak lanjuti permasalahan ini.
"Banyak dugaan penyimpangan dan itu perlu dibuktikan. Jika permohonan ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan kita bawa dan kawal ke provinsi, bahkan pusat," kata dia.
Assekda I Bidang Pemerintahan Gunung Kidul Tommy Harahap berjanji akan segera menindak lanjuti permasalahan ini.
"Masalah itu ibarat penyakit. Muncul satu masalah dan tidak segera diselesaikan akan timbul masalah-masalah lain. Akumulasi permasalahan lalu meledak seperti ini. Ibarat penyakit jadinya komplikasi, sulit mengobatinya. Maka permasalahan ini akan kita klarifikasi selekasnya, biar nanti Irda yang menelaah," katanya.
(.KR-STR)
