Kulon Progo (Antara Jogja) - Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri mempelajari sejarah sandi bertempat di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kasubdit Pusat Diklat Kemenlu Dedi Raharjo di Kulon Progo, Kamis mengatakan pelatihan sandi sangat penting karena di setiap kedutaan besar perwakilan RI di luar negeri mempunyai petugas sandi (sandiman).
"Setiap tahun diadakan rekrutmen pegawai untuk menjadi petugas komunikasi," kata Dedi.
Ia mengatakan petugas komunikasi ini ada yang berfokus pada bidang IT, menjadi pejabat yang akan mengelola informasi negara yang rahasia yang disebut sandiman.
Oleh karena itu mereka dibekali selama 3,5 bulan di Lembaga Sandi Negara untuk mendalami persandian. Untuk angkatan 179 ini diikuti oleh 20 orang yang merupakan CPNS rekrutmen Kemenlu 2013.
Setelah diklat ini peserta diklat akan disebar ke unit-unit Kemenlu jika sudah cukup matang baru ditempatkan di perwakilan luar negeri. Untuk lebih mendalami sejarah, mereka didik di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
"Selama setahun, mereka juga diberi pelatihan materi-materi tentang IT, untuk tahun ini difokuskan pada security," katanya.
Kapusdiklat Lemsaneg Kolonel (Chb). R.O. Joko Supangkat mengatakan tugas persandian bagi Kemlu sangat penting karena awal mulanya diplomasi yang dilakukan harus memenangkan peperangan, supaya proses ini berjalan dengan baik maka seluruh kebijakan pun harus diamankan.
"Di era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, ada penekanan bahwa pengembangan TIK ini harus dibarengi dengan pengamanannya," kata Joko.
Ia mengatakan salah satunya adalah seluruh kebijakan yang masih dalam proses bernilai konfidensial, sehingga harus dienkrip (encrypt). Bagi kementerian luar negeri yang harus mengatur dan mengendalikan konsulat jenderal dan duta besar terkait kebijakan yang sedang digodog untuk berbagai masalah, hal ini perlu pengamanan.
"Kedepan, peserta diklat inilah yang bertugas mengamankan dokumen kebijakan ini," katanya.
Dia mengatakan setiap negara memiliki kebijakan kriptografi yang diatur oleh Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian, dan data-datanya disuplai oleh Deputi Pengkajian yang bertugas mengembangkan sandi-sandi yang dibuat oleh negara lain melalui peralatan yang telah dimodifikasi dimana saat ini basisnya banyak beralih ke aplikasi.
"Semakin mandiri persandian, maka sistem kita semakin kuat. Kita juga melakukan evaluasi dan uji coba secara periodik terhadap sistem tersebut," kata Joko.
Joko mengatakan persandian di masa damai saat ini masih sangat relevan karena saat ini memasuki peperangan yang disebut cyber-war atau peperangan informasi. Dimana sistem informasi menjadi sasaran pengumpulan informasi oleh negara-negara lain.
"Prinsipnya semakin banyak informasi yang dimiliki maka semakin kuat suatu negara. Namun ada satu lagi paradigma yang berkembang, bukan sekedar `information is power, but sharing information is power`. Jadi semakin bisa ber-sharing memperoleh informasi maka kekuatan negara akan semakin menonjol," katanya.
(KR-STR)
