BEM se-DIY minta pemerintah normalkan kembali perekonomian

Jogja (Antara Jogja) - Ratusan aktivis dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah segera menormalisasi perekonomian nasional yang dinilai telah berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan itu disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) DIY di antaranya BEM Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), serta Amikom dalam aksi di halaman Gedung DPRD DIY, Senin.

Koordinator Umum BEM SI DIY Bani Asrofudin mengatakan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini perlu mendapatkan penanganan cepat dari pemerintah. Apalagi ketidakstabilan perekonomian itu telah dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang kini merosot tajam terhadap dolar AS. "Bayangkan sekarang nilai tukar sudah (rupiah terhadap dolar AS) mencapai Rp13.000. Ini tinggi sekali," kata dia.

Menurut Bani persoalan nilai tukar rupiah saat ini tidak terlepas dari kurang maskimalnya pengelolaan sektor perekomian nasional.

Kondisi itu, menurut dia, mengakibatkan berbagai kebutuhan mendasar masyarakat seperti tarif dasar listrik, tarif berbagai moda transportasi, serta harga komoditas pokok masyarakat turut melambung.

Selain itu, ia juga meminta pengelolaan sumber daya alam (SDA) strategis seperti Blok Cepu, dan Freeport yang banyak dikelola pihak asing agar segera diakuisisi kembalio sebagai aset negara. "Karena SDA itulah yang seharusnya mampu membantu menopang perekonomian Indonesia," kata dia.

Lebih dari itu, dia menambahkan, Pemerintah juga perlu memberantas berbagai politisasi hukum serta lebih gencar mendukung program pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Arief Noor Hartanto saat menerima BEM tersebut mengatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke Pemerintah Pusat serta DPRD DIY dengan menandatangani lembaran keputusan hasil kajian BEM SI se-DIY itu.

Menurut Arief, tuntutan mahasiswa patut didengar sebagai generasi penerus pembangunan nasional. "Tuntutan ini kami terima dan segera menindaklanjuti agar direspons pemerintah pusat kita," kata Arief.

Usai menyampaikan aspirasinya di halaman Gedung DPRD DIY, ratusan mahasiswa itu melanjutkan aksinya di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Aksi itu mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian.

(L007)