Kulon Progo, (Antara Jogja) - Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Yogyakarta mendukung rencana redesain Pelabuhan Tanjung Adikarto yang berada di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
Komandan Lanal Yogyakarta Kolonel Laut (S) Kartoli di Kulon Progo, Senin, mengatakan pihaknya telah melakukan silaturahim dan komunikasi dengan Pemda DIY untuk memberikan masukan terkait penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto.
"TNI AL memiliki Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL merupakan lembaga survei pemetaan keluatan yang siap membantu dan memberikan masukan penyelesaian Tanjung Adikarto," kata Kartoli.
Ia mengatakan berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY, mereka sudah menyiapkan redesain Pelabuhan Tanjung Adikarto dan sudah dimintakan persetujuan secara berjenjang kepada pemangku kepentingan.
Selain itu, ia mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, material pemecah ombak sudah banyak yang tidak pada tempat. Hal ini sangat berbahaya karena material terbuat dari beton, bila terkena kapal menyebabkan kapal patah atau bocor.
"Material pemecah ombak itu ranjau bagi kapal nelayan yang akan berlabuh di Tanjung Adikarto. Untuk itu, mau tidak mau, harus ditata ulang," katanya.
Sebelumnya, DKP DIY merencanakan akan memperpangan pemecah ombak sisi timur Pelabuhan Tanjung Adikarto Kabupaten Kulon Progo sepanjang 80 meter dengan anggaran Rp180 miliar.
Kepala DKP DIY Andung Prihadi mengatakan perpanjangan pemecah ombak sangat penting sebagai salah satu upaya mengatasi sedimentasi.
"Kami berharap ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat karena masih memerlukan anggaran yang besar. Kami menyadari, sekarang kami sulit mencari anggaran sekian besarnya, tapi kalau para pimpinan besok melihat harapannya sepakat di backup untuk bisa diselesaikan," kata Andung Prihadi.
Ia menyadari, dua proyek pengerukan yakni alur masuk dan kolam pelabuhan pada 2015 hasilnya kurang memuaskan. Pengerukan alur masuk bisa diselesaikan sesuai kontrak, namun pengerukan kolam tidak selesai dan putus kontrak.
"Pengerukan kolam kemarin putus kontrak, dalam posisi 71,80 persen. Kami akan mengoptimalkan keadaan pelabuhan sudah ada. Kalau yang dapat masuk kapal di bawah 15 grosston, kapal itu yang akan beroperasi," katanya.
Selain itu, Andung mengatakan pada 2016 hingga selanjutnya, tidak ada lagi kegiatan pengerukan, tetapi dialihkan menjadi studi kelayakan terkait persoalan sedimentasi. Studi tersebut akan melibatkan TNI AL dan para ahli untuk bersama-sama meneliti cara yang paling praktis mengatasi sedimentasi.
"Kami akan melakukan penelitian untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Adikarto selanjutnya," katanya.***1***
(KR-STR)
