Pemkab harapkan KLH terbitkan izin Taman Safari

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan izin pemanfaatan hutan lindung, produksi, dan suaka margasatwa di Desa Hargowilis, Kokap untuk pembangunan Taman Safari.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Kamis, mengatakan di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap terdapat hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka margasatwa seluas 600 hektare.

"Kami berharap di Kecamatan Kokap ada luas hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka margasatwa, serta waduk ini, dapat kami bangun Taman Safari. Kami berharap Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan izin," kata Hasto.

Ia mengatakan selama ini hutan seluas 600 hektare dimanfaatkan masyarakat untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi dengan menanam ketela, jagung, dan perkembangannya untuk wisata.

Menurut Hasto, meningkatkan ekonomi masyarakat Kulon Progo tidak mungkin dilakukan dengan basis teknologi, karena dapat dipastikan kalah. Untuk membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo dilakukan dengan basis wisatya dan budaya.

Hasto mengatakan pemkab sudah mengajukan izin ke gubernur dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) membangun Taman Kerjaaan di kawasan Bukit Menoreh yang berbatasan dengan BOrobudhur di Magelang, Jawa Tengah. Konsep Taman Kerjaan ini seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), tapi Taman Kerjaan ini akan dibangun anjungan-ajungan kerajaan yang ada di nusantara.

"Hal itu yang kami cita-citakan. DIY memiliki dana keistimewaan (danais) yang besar, sehingga perlu dibangun icon prasasti untuk menarik wisatawan," kata dia.

selain itu, menurut Hasto, turis yang berkunjung ke DIY mengalami stagnasi, khususnya pascakrisis ekonomi 1998. Jumlah kunjungan wisatawan asing turun drastis yang hingga saat ini belum pulih.

"Hal ini menunjukkan wisatawan masih jenuh dengan objek wisata yang ada. Sehingga, kami berfikir bagaimana membangun objek wisata baru seperti yang ada di kawasan Kalibiru," katanya.

Namun demikian, Hasto mengakui jalan menuju objek wisata yang ada di kawasan Bukit Menoreh masih sempit dan jauh dari standar, dan Pemkab Kulon Progo tertatih-tatih membangun infastruktur jalan objek wisata karena keterbatasan anggaran.

"Kemampuan APBD yang kecil. APBD Kulon Progo hanya sebesar Rp1,2 trilin untuk membangun 12 kecamatan, atau kurang 10 persen dari Silpa DKI Jakarta yang mencapai 30 triliun," kata politisi muda PDI Perjuangan ini.

Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan Mandiri Kalibiru Parjan mengatakan sejak 2000, masyarakat yang berada di kawasan hutan masuk di kawasan untuk menanam tanaman pangan secara tumpang sari, seperti ketela dan jagung. Hasil panen dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar hutan.

"Kami tetap memperhatikan keselestarian hutan, tapi masyarakat juga bisa memanfaatkan. Sehingga kami juga turut menanam pohon dengan harapan memanen," kata dia. 

KR-STR