Jakarta (Antaranews Jogja) - Mantan panglima TNI yang kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin menghidupkan kembali satuan elit TNI Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dari ketiga angkatan untuk menanggulangi tindak kejahatan terorisme.
"Saya sudah laporkan kepada Presiden Joko Widodo kemarin, dan beliau tertarik. Nanti kita akan bicarakan dengan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.
Koopssusgab TNI pernah dibentuk oleh Moeldoko saat dia menjabat sebagai panglima TNI pada 2015 lalu, untuk menghadapi persoalan penanggulangan terorisme di Indonesia. Koopssusgab terdiri atas 90 prajurit terbaik dari Kopassus, Denjaka AL dan Paskhas AU.
Pada saat peresmian Koopssusgab tiga tahun lalu, pasukan gabungan tersebut diberi pelatihan dan pembinaan untuk dapat menyusun doktrin dan pemetaan terorisme; sehingga ketika ancaman teror muncul, pasukan tersebut dapat diterjunkan dengan cepat.
Koopssusgab tersebut saat itu disiagakan di wilayah Sentul, Jawa Barat, untuk berlatih dengan status operasi, sehingga bisa setiap saat diterjunkan dalam proses penanggulangan antiteror.
Namun Moledoko mengatakan pasukan gabungan tersebut sudah dibekukan, sehingga perlu persetujuan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali.
"Sepertinya dibekukan. Perlu lapor lagi ke Presiden," tambah Moeldoko.
Berita Lainnya
Film dokumenter menjadi literasi digital PMI tangkal terorisme
Sabtu, 20 April 2024 18:03 Wib
7 orang gabung kelompok teroris JI, Polri harus selidiki
Jumat, 19 April 2024 7:41 Wib
Indonesia perlu kokohkan sinergi penanganan pendanaan terorisme
Jumat, 19 April 2024 6:52 Wib
Densus 88 menangkap tujuh orang terlibat JI di Sulteng
Rabu, 17 April 2024 15:26 Wib
Presiden Putin ucapkan dukacita korban serangan teater dekat Moskow
Sabtu, 23 Maret 2024 11:36 Wib
Teroris serang gedung konser dekat Moskow, 60 tewas dan 147 luka
Sabtu, 23 Maret 2024 11:34 Wib
Macron diminta setop "dukung terorisme", pinta Rusia
Minggu, 17 Maret 2024 19:11 Wib
Moderasi agama tangkal intoleran dan radikalisme di Indonesia
Kamis, 7 Maret 2024 3:20 Wib