KPU Bantul menggelontorkan Rp23 miliar operasional badan ad hoc Pemilu

Bantul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelontorkan anggaran Rp23 miliar untuk operasional dan honorarium badan ad hoc dalam menyelenggarakan pemungutan suara Pemilu serentak 2019.

"Proses sudah kita lakukan sekaligus daya dukungnya sudah kita gelontorkan kurang lebih Rp23 miliar yang akan kita gunakan sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara," kata Komisioner KPU Bantul Arif Widayanto di Bantul, Senin.

Menurut dia, anggaran Rp23 miliar itu untuk operasional dan honorarium badan ad hoc Pemilu, yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

"Rp23 miliar ini adalah selain logistik yang berasal dari KPU, ini anggaran operasional untuk teman-teman di badan ad hoc, jadi kami ingin memastikan bahwa honorarium untuk badan ad hoc 'clear'," katanya.

"Kemudian honorarium untuk 21.280 KPPS sudah dipastikan ada dan sudah ada di tangan teman-teman PPS, hari h (pemungutan suara 17 April) terdistribusi," katanya.

Arif juga mengatakan, honorarium untuk anggota perlindungan masyarakat (linmas) sebanyak 6.080 orang yang membantu pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS se-Bantul berjumlah 3.040 TPS juga sudah siap.

"Kemudian kita memastikan biaya pendirian TPS pada 16 April itu sudah diterima oleh KPPS, sehingga sudah kita pastikan mereka bisa mendirikan TPS, karena TPS butuh sewa tenda, serta akomodasi, biaya kerja bakti dan seterusnya," katanya.

Bahkan, kata dia, biaya untuk makan siang maupun makan malam apabila proses penghitungan suara sampai pukul 24.00 WIB sudah siap." Jadi Rp23 miliar untuk kegiatan di KPPS di hari H, di tingkat desa juga di tingkat kecamatan," katanya.

Arif mengatakan, sedangkan untuk anggaran logistik misalnya surat suara dan kotak suara serta alat kelengkapan lain hingga proses distribusi ke PPS dan TPS sudah dianggarkan sendiri oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

"Yang jelas kita sudah menyiapkan itu semua, armada untuk dari gudang ke desa kemudian biaya pengiriman dari desa ke TPS dan kembalinya semua itu sudah teranggarkan, itu melekat pada anggaran logistik di KPU," katanya.