Kementan memverifikasi validasi data Sistem Informasi Penyuluh Pertanian

id Validasi Simluhtan,kementan

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan Leli Nuryati saat membuka kegiatan verifikasi dan validasi data Simluhtan di BPPSDMP Yogyakarta. (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mulai melakukan verifikasi dan validasi data Sistem Informasi Penyuluh Pertanian atau Simluhtan yang ada di seluruh provinsi Tanah Air dalam upaya membangun database pertanian.

"Data simluhtan ini sangat penting, karena ke depannya akan menjadi basis data untuk perencanaan pembangunan pertanian," kata Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan Leli Nuryati usai membuka kegiatan verifikasi dan validasi data Simluhtan di BPPSDMP Yogyakarta, Rabu.

Kegiatan verifikasi dan validasi data Simluhtan yang difasilitasi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut diikuti para penyuluh pertanian perwakilan dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) tingkat kecamatan yang ada di bawah koordinasi Dinas Pertanian kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Menurut dia, di dalam data simluhtan tersebut memiliki data tentang ketenagaan penyuluh, kelembagaan petani dan juga kelembagaan ekonomi petani (KEP). Sehingga ke depan petani di pedesaan itu harus berubah hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ke depan itu harus menjadi agribisnis.

"Di data simluhtan ini kita memiliki jumlah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani yang kesemuanya itu merupakan sasaran pemberian bantuan dari pemerintah, baik itu nanti bantuannya dari kementerian itu sendiri maupun dari luar Kementerian Pertanian," katanya.

Dengan demikian, harapan dia, penerima bantuan-bantuan itu nanti adalah penerima manfaat yang sebenarnya, kalau memang bantuannya untuk petani yang berarti harus petani. Jadi simluhtan itu akan menjadi dasar di dalam memberikan bantuan, juga realisasi program pembangunan pertanian semua dasarnya dari simluhtan.

"Oleh karena itu kegiatan verifikasi dan validasi ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas data simluhtan, jadi data kita verifikasi jangan sampai nanti ada 'overlap' misal satu petani masuk ke kelompok tani yang banyak dan mendapat bantuan dari mana-mana dan menjadi temuan atau masalah di kemudian hari," katanya.

Dia mengatakan, yang akan melakukan kroscek kaitannya dengan verifikasi data simluhtan atau petani menjadi sasaran bantuan adalah petani yang berkelompok sesuai dengan di lokasi lapangan tersebut adalah penyuluh pertanian, karena para penyuluh yang setiap hari berinteraksi dengan petani.

"Jadi, penyuluh yang memberikan data kepada admin simluhtan dan secara berkala mengupdate data tersebut. Kami diminta oleh Bapak Menteri Pertanian untuk segera mengupdate data simluhtan di 34 provinsi, namun dalam waktu dekat ini kita upayakan selesaikan di tiga provinsi," katanya.

Tiga provinsi yang menjadi sasaran awal dalam kegiatan verifikasi dan validasi data Simluhtan oleh Kementan ini adalah DIY, Banten dan Bali, yang dinilai memiliki jumlah kabupaten/kota yang paling sedikit, dan kemudian akan berlanjut ke provinsi lainnya di Indonesia.

"Itu karena anggaran terbatas yang kita miliki tahun ini namun mudah-mudahan kita selesaikan. Dan ini DIY yang pertama kita laksanakan, kami berharap provinsi DIY nanti akan menjadi provinsi nomor satu yang memiliki data simluhtan yang 'update'," katanya.


 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar