RSUD Wonosari lalukan efisiensi karena tunggakan BPJS Kesehatan capai Rp22 miliar

id Tunggakan BPJS Kesehatan,RSUD Wonosari,Gunung Kidul

RSUD Wonosari lalukan efisiensi karena tunggakan BPJS Kesehatan capai Rp22 miliar

Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyawati. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Gunung Kidul (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan efiensi anggaran karena imbas tunggakan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp22 miliar.

Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyawati di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan saat ini tunggakan klaim BPJS Kesehatan hingga akhir Oktober menyentuh angka Rp22 milliar.

"Tunggakan BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan atau masih menjadi tunggakan, yakni dari Mei hingga September atau  5 bulan belum terbayar dan sudah jatuh tempo. Total piutang yang belum terbayarkan sebesar Rp22 miliar," katanya.

Ia mengatakan RSUD Wonosari telah membuat hitung-hitungan dan memprioritaskan pelayanan pasien untuk mengatasi belum terbayarnya BPJS sebesar Rp22 milliar.

"Untuk makan minum pasien tidak mungkin dihentikan, lalu belanja obat saja kita lihat lagi apakah jika kita hutang akan tidak dikirim, maka kita bayar tetapi jika tidak kita hutang dulu," katanya,

Heru mengatakan ada beberapa layanan yang masih bisa dihutang misalnya hemodialisis, penyediaan oksigen. RSUD Wonosaei telah melakukan kerja sama sehingga rekanan harfus paham tanggungan akan dibayarkan setelah BPJS dibayar.

"Untuk cuci darah (hemodialisis) itu satu bulan bisa Rp300 juta tagihannya masih bisa kami tunda menunggu BPJS. Ada bantuan dari APBD Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp5,7 milliar, lalu kami juga melakukan efisiensi seperti diklat-diklat kami kurangi, jasa perawat dokter bidan kita baru bayar separuhnya," katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Heru, RSUD Wonosari melakukan berbagai upaya mulai dari mengurangi diklat hingga meniadakan makanan ringan untuk suguhan saat pihak RSUD Wonosari mengadakan rapat.

"Sejak Oktober, kami kalau mengadakan rapat tidak menggunakan makanan ringan," katanya,

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul Supriyadi mengatakan tingginya tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Wonosari sangat memberatkan biaya operasional rumah sakit dan Pemkab Gunung Kidul.

Ia mempertanyakan kenapa mempertahankan BPJS Kesehatan bila membebani kabupaten dan rumah sakit. Hal ini akan berdampak pada pelayanan yang kurang bagus kepada peserta BPJS Kesehatan.

"Kenapa BPJS tetap berlangsung kalau membebani APBD, ditambah lagi ada kenaikan BPJS. Kalau itu dibebankan kepada APBD, maka akan semakin keuangan daerah akan semakin berat," katanya.
Pewarta :
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar