Wakil bupati baru Kulon Progo diharapkan mampu turunkan kemiskinan

Kulon Progo (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan bakal calon wakil bupati baru memiliki misi kuat untuk menurunkan angka kemiskinan tiga persen per tahun hingga 2022.

Ketua DPD PAN Kulon Progo Ponimin Budi Hartono di Kulon Progo, Selasa, mengatakan angka kemiskinan di Kulon Progo masih sebesar 19,3 persen atau tertinggi di DIY, sehingga calon wakil bupati yang baru harus memiliki misi menurunkan kemiskinan di atas tiga persen per tahun.

"PAN memberi kesempatan penuh kepada PDIP untuk menentukan calon wakil bupati baru yang akan diusung, tapi kami mengajukan syarat yakni calon tersebut mampu mendukung ketugasan bupati sekarang dan mampu mengurangi kemiskinan di Kulon Progo," kata Ponimin.

Seperti diketahui, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo ditunjuk menjadi Kepala BKKBN, sehingga Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo naik menjadi bupati, sehingga menyebabkan kekosongan wakil bupati.

Menurut dia, masa jabatan bupati dan wakil bupati efektif kurang dari dua tahun, sehingga membutuhkan calon wakil bupati yang memiliki visi dan misi kuat untuk membangun Kulon Progo, khususnya mengatasi kemiskinan.

"Penurunan angka kemiskinan tiga persen per tahun bukan persoalan yang mudah, sehingga membutuhkan pemimpin revolusioner," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Sekber Cawabup, Istana mengatakan dari hasil penjaringan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kulon Progo dari 11 November hingga 17 November ada delapan nama yang masuk, yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo, Agus Langgeng Basuki; Kepala Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Anton Supriyono dan seorang warga Kecamatan Samigaluh, Eko Susanto.

Adapun untuk kandidat dari partai berlambang banteng itu yakni Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kulonprogo, Fajar Gegana; Mantan Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana; Caleg DPD DIY 2019, Fidelis I. Diponegoro; Pengusaha asal Kecamatan Pengasih, Bambang Ratmaka dan Kontraktor dari Kecamatan Nanggulan, Sumanto. Dua nama yang disebut terakhir tercatat sebagai kader aktif PDI Perjuangan.

"Saat ini, kami masih melalukan verifikasi berkas administrasi delapan calon yang telah mendaftar. Selanjutnya, mereka akan melalukan pemaparan visi-misi di hadapan anggota sekber," katanya.

Ia mengatakan sekber akan menggandeng tiga akademisi untuk menilai pandangan dan visi misi dari seluruh kandidat cawabup dalam penyampaian visi misi yang rencananya akan dilangsungkan di Sekber, Panti Marhaen, DPC PDI Perjuangan, Kecamatan Pengasih, Rabu (21/11) mendatang.

Ketiga akademisi itu yakni Ari Sujito (UGM) membidangi politik, pemerintahan desa dan kebijakan publik; Hendra Wijanarko (UPN V Yogyakarta) membidangi ekonomi pembangunan; dan Makruf (UMY) membidangi kebijakan publik dalam ekonomi kerakyatan.

Hasil penilaian dari tiga akademisi ini menjadi referensi partai pengusung untuk disampaikan ke DPP PDI Perjuangan. Oleh DPP nantinya delapan kandidat bakal dikerucutkan menjadi dua calon tetap. "Kita sounding dengan akademisi agar obyektivitas lebih terjaga," ujar Istana.

Ketua DPC BMI Kulon Progo Novidha Kartika Hadi mengaku enggan mendaftar sebagai calon wakil bupati karena memiliki beban berat mengemban aspirasi lebih dari 23 ribu suara masyarakat Kulon Progo pada Pemilu 2019 lalu.

"Kami harus memenuhi janji politik kepada seluruh pemilihnya dalam pemilu lebih penting dibandingkan ikut kontestasi ini," katanya.

Menurutnya seluruh kandidat cawabup memiliki potensi yang besar. Baik itu dari sisi pengalaman maupun latar belakang pendidikan. Sebagai petugas partai, NHK menyatakan dukungannya kepada calon-calon dari PDI Perjuangan, karena ini kesempatan mengangkat kader banteng merah menggantikan Hasto Wardoyo yang juga merupakan kader partai tersebut.