Wllington (ANTARA) - Selandia Baru menangguhkan perjanjian ekstradisinya dengan Hong Kong dan membuat sejumlah perubahan lain setelah keputusan China mengesahkan undang-undang keamanan nasional untuk wilayah itu, Menteri Luar Negeri Winston Peters mengatakan pada Selasa.
"Selandia Baru tak dapat lagi mempercayai bahwa sistem hukum kriminal Hong Kong cukup independen dari China," kata Peters dalam satu pernyataan.
"Jika China di masa depan memperlihatkan kepatuhannya pada konsep satu negara dua sistem maka kami akan mempertimbangkan kembali keputusan ini."
Beijing memberlakukan legislasi baru pada bekas koloni Inggris itu pada awal bulan ini meskipun diprotes warga Hong Kong dan negara-negara Barat, menjadikan pusat keuangan itu di jalur yang lebih otoriter.
Australia, Kanada, dan Inggris semuanya menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong awal bulan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakhiri perjanjian ekonomi yang memberikan perlakuan istimewa kepada Hong Kong.
Peters mengatakan Selandia Baru memperlakukan ekspor teknologi, barang-barang untuk tujuan damai dan militer pada Hong Kong sama seperti cara Selandia Baru memperlakukan ekspor barang-barang tersebut ke China sebagai bagian dari peninjauan kembali atas hubungannya secara menyeluruh dengan Hong Kong.
Peringatan perjalanan dimutakhirkan untuk membuat waspada warga Selandia Baru atas risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran undang-undang keamanan baru itu, katanya.
China merupakan mitra dagang terbesar Selandia Baru, perdagangan dua arah tahunan yang belakangan ini melewati angka 21 miliar dolar (setara Rp315 triliun).
Ikatan Selandia Baru dengan China belakangan ini renggang setelah negara di kawasan Pasifik itu mendukung partisipasi Taiwan pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Reuters
Berita Lainnya
Buruan beli, Xiaomi rilis Redmi Note 13 baru
Jumat, 19 April 2024 6:12 Wib
DIY menemukan pola baru kunjungan wisatawan selama libur Lebaran 2024
Kamis, 18 April 2024 2:10 Wib
Saat balik Lebaran 2024, pemudik diminta tak membawa pendatang baru
Senin, 15 April 2024 17:57 Wib
Pemerintahan baru harus perhatikan rekam kinerja menteri
Rabu, 10 April 2024 19:38 Wib
Dishub Bantul menetapkan tarif parkir baru di objek wisata libur Lebaran
Senin, 8 April 2024 12:56 Wib
Taman Pintar Yogyakarta menambah wahana baru sambut Lebaran 2024
Sabtu, 6 April 2024 19:13 Wib
KPK menerbitkan surat penyidikan baru Eddy Hiariej
Sabtu, 6 April 2024 9:17 Wib
Pembalap Sainz ingin gabung tim baru
Sabtu, 6 April 2024 9:15 Wib