Kulon Progo diminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian

Kulon Progo (ANTARA) - Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengairan dan pembangunan embung untuk mendukung cetak sawah baru dan meningkatkan produksi pertanian di wilayah ini.

Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Jeni Widiyatmoko di Kulon Progo, Rabu, mengatakan daerah irigasi Plenen, Sedangsari, Kecamatan Pengasih, mampu mengairi 200 hektare lahan pertanian, namun setiap tahun hanya bisa panen satu kali.

"Di Sedangsari ada Bendung Plelen, kami berharap bisa dioptimalkan sehingga dalam satu tahun, lahan pertanian seluas 200 hektare bisa panen lebih dari dua kali," kata Jeni.

Ia mengatakan pada 2021 perlu dilakukan kajian untuk pengembangan Bendung Plenen supaya dapat dikerjakan oleh DPU-ESDM DIY.  Bendung Plenen ini selain mengairi lahan pertanian 200 hektare, juga dapat mendukung cetak sawah baru.

"Cetak sawah baru bisa tambah, karena pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi belum dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Kalau sumber air terbangun, air dapat dialirkan sampai Pereng, dan Girinyono, Kecamatan Pengasih," katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Nur Eny Rahayu mengatakan laju pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo pada 2020 terkontraksi minus 4,06 persen. Di sisi lain berdasarkan laporan Beppeda pada akhir 2020, ekonomi Kulon Progo tidak akan terkontraksi dan tumbuh positif.

Kemudian, ada empat sektor besar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kulon Progo, yakni pertanian, perdagangan, konstruksi dan industri pengolahan. Kenapa 2018 dan 20219, pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo melonjak besar dari rata-rata 4 persen menjadi 10,86 persen dan 13,83 persen. Hal ini karena pada tahun-tahun tersebut ada konstruksi bandara sangat besar, sehingga nilai kontruksi selama lima tahun terakhir berperan menyumbang 8 persen menjadi 13 persen.

Ke depan, titik berat penganggaran Kulon Progo adalah sektor pertanian. Di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) harus memprioritaskan anggaran untuk peningkatan sumber daya air.

"Sektor pertanian di Kulon Progo sebelum ada bandara menyumbang PDRB sekitar 21 persen, sekarang turun menjadi 17 persen, sehingga arah pembangunan di Kulon Progo harus diprioritaskan untuk sektor pertanian dan industri pengolahan pangan," katanya.