Bupati Sleman: FPRB menjadi jembatan informasi kurangi risiko bencana

Sleman (ANTARA) - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berharap pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dapat menjadi jembatan informasi kepada masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

"Pengurangan risiko bencana menjadi langkah penting untuk dilakukan. Diharapkan, pengurus FPRB dapat menjadi jembatan informasi kepada masyarakat dalam mengurangi risiko bencana," katanya saat pengukuhan Pengurus FPRB di  Kantor Kapanewon (Kecamatan) Gamping, Jumat, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat.

Pengukuhan dilakukan dengan pembacaan ikrar bersama-sama dan dipimpin Bupati Sleman. Prosesi dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan (SK) dan alat komunikasi handy talky (HT) secara simbolis kepada Ketua FPRB.

Kustini menyampaikan apresiasi terhadap pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kapanewon Gamping.

Ia berharap dengan keberadaan FPRB yang baru dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mitigasi bencana dan langkah konkrit sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana.

"Bencana memang tidak bisa kita tolak, tapi kita dapat mengurangi risikonya," katanya.

Panewu (Camat) Gamping Sarjono mengatakan bahwa pengurus FPRB merupakan gabungan dari komunitas relawan yang ada di Kapanewon Gamping. Terdapat 18 komunitas yang disatukan menjadi pengurus FPRB Gamping.

"Sedangkan proses pembentukan kepengurusan FPRB sudah dilakukan sejak akhir 2021, namun baru kini dapat dikukuhkan," katanya.

Menurut dia, anggota FPRB sangat aktif membantu kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan terkait kebencanaan, ketertiban dan keamanan hingga kegiatan sosial.

"Selain itu, pengurus FPRB juga sudah mendapatkan pembekalan dan pelatihan terkait peningkatan kerja sama," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kustini sekaligus meresmikan gedung Unit Pengelola Kegiatan Badan Koordinasi Antar-Kelurahan (UPK BKAK) Kapanewon Gamping.

Panewu Gamping mengatakan bahwa kehadiran UPK berperan mengembangkan kelompok usaha di padukuhan-padukuhan di Kapanewon Gamping.

"Untuk saat ini UPK BKAD tengah berproses untuk menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, dan ditargetkan akan resmi bertransformasi pada Oktober mendatang," katanya.