Pemimpin G20 diminta adopsi rekomendasi masyarakat sipil

Badung (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi Civil 20 mendesak pemimpin negara G20 mengadopsi rekomendasi dari masyarakat sipil karena berbagai persoalan yang dibahas dalam KTT G20 pada 15-16 November 2022.

Chair Civil 20 (C20) Sugeng Bahagijo pada sela-sela kegiatannya memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) C20 di Nusa Dua, Badung, Bali, menyampaikan pihaknya telah menyusun rangkaian rekomendasi kebijakan (C20 Policy Pack) yang sejalan dengan agenda utama G20.

"Kami meminta semua pemimpin G20 untuk mengakhiri kepentingan mereka sendiri dan bekerja sebagai front persatuan untuk menyelesaikan krisis. Saatnya berkolaborasi dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kemanusiaan dengan meningkatkan upaya pemulihan untuk situasi global saat ini," kata Sugeng Bahagijo di Bali, Rabu (5/10).

Ia menjelaskan C20 telah bekerja selama kurang lebih 8 bulan untuk menyusun paket rekomendasi kebijakan yang nantinya akan diserahkan ke Pemerintah Indonesia selaku ketua G20 tahun ini. Paket rekomendasi itu dijadwalkan diserahkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Sherpa Track G20, pada hari kedua rangkaian KTT C20, Kamis (6/10).

Dalam paket rekomendasi itu, yang akan difinalisasi, Kamis, beberapa isu menjadi perhatian, di antaranya terkait inklusivitas dan perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan hak perempuan, percepatan transisi menuju energi bersih, serta penghargaan terhadap kelompok rentan dan minoritas.

Perhatian C20 terhadap isu-isu tersebut, menurut Sugeng, sejalan dengan agenda prioritas G20 yang diangkat oleh Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global yang adil dan inklusif, keadilan iklim dan transisi energi yang adil, keadilan pajak dan keuangan berkelanjutan yang inklusif, serta transformasi digital yang inklusif.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KTT C20 di Bali desak pemimpin G20 adopsi rekomendasi masyarakat sipil