BAN-PT: Tak ada masalah dengan pemilihan Rektor UIN oleh Menag

Yogyakarta (ANTARA) - Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prof Ari Purbayanto menyebut, tidak ada masalah dengan pemilihan calon Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

"Menurut saya apabila universitas menghasilkan pilihannya yang tetbaik, tiga terbaik, maka siapapun yang dipilih (menag) rasanya tentu saja tidak jadi masalah," kata Ari Purbayanto di sela Forum Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, hal tersebut juga terjadi pada perguruan tinggi negeri (PTN), dimana Mendikbudristek memiliki hak suara 35 persen dalam pemilihan rektor.

Kendati seolah-olah mengebiri kebebasan di dalam proses pemilihan rektor, menurut Ari, hal tersebut merupakan bagian tata kelola universitas yang baik (Good University Governance).

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 mengatur bahwa pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dilakukan melalui tiga tahap utama.

Pertama, penilaian administrasi dan kualitatif yang dilaksanakan oleh senat PTKN. Hasil dari proses yang berlangsung di senat, kemudian dikirim ke Kemenag.

Kedua, "fit and proper test" dilakukan komisi seleksi (Komsel) untuk menetapkan para calon yang sebelumnya diseleksi senat PTKN, dan kemudian diseleksi menjadi tiga besar.

Terakhir, Menag kemudian memilih satu dari tiga nama yang diusulkan Komsel tersebut.

"Jadi kalau itu prosesnya dilakukan, tiga besar yang terpilih saya pikir siapapun nanti yang akhirnya menjadi rektor adalah pemimpin-pemimpin terbaik bangsa, khususnya pemimpin terbaik universitas," kata Ari.

Suara menteri yang diberikan dalam pemilihan rektor, menurut dia, memiliki fungsi untuk menjaga kondusifitas kampus.

"Pada saat tidak terjadi kondusifitas mereka disuruh mengulang pemilihan lagi sampai dipilih calon-calon terbaik. Saya pikir itu," kata dia.

Ia mengatakan celah persoalan justru bukan terletak pada pemilihan satu dari tiga besar nama calon rektor oleh Menag.

Menurut dia, permasalahan justru berpeluang muncul saat proses seleksi masih di senat hingga komisi seleksi sampai ditentukan tiga besar nama calon rektor karena rentan dengan permainan oligarki universitas.

"Permasalahannya di universitas. Di universitas ada oligarki ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin ingin mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, mempengaruhi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menolak Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Ace menegaskan bahwa rektor bukan jabatan politis sehingga tak seharusnya dipilih oleh menteri.