Jakarta (ANTARA) - KPK jadwalkan pemeriksaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada pekan ini setelah yang bersangkutan merampungkan perjalanan dinasnya.
"Beliau kan menyampaikan bahwa minggu kemarin kirim surat sedang ada dinas, menjalankan tugas negara, beliau sempat menyampaikan minggu ini kalau sudah selesai segera dilaksanakan," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Meski demikian, lembaga antirasuah itu belum bisa memastikan kapan akan melayangkan surat pemanggilan terhadap Menhub Budi Karya.
Asep mengatakan pihaknya menyesuaikan jadwal pemeriksaan dengan jadwal dinas Menhub agar tidak mengganggu tugas negara.
"Tunggu saja, di minggu ini ya, kalau sudah selesai tugas. Kita tidak ingin mengganggu tugas negara. Beliau pejabat negara yang tentunya mendukung upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi," ujar Asep.
KPK awalnya memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Kamis (14/7) sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terkait dengan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018-2022.
Budi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.
Meski demikian pihak Menteri Perhubungan kemudian berkirim surat ke KPK untuk konfirmasi penjadwalan ulang pemeriksaan karena yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dinas.
Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa (11/4) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK jadwalkan pemeriksaan Menhub Budi Karya pekan ini
Berita Lainnya
Kurangi beban Bali, pembangunan dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi
Jumat, 10 Mei 2024 6:57 Wib
Menhub bantu pendidikan adik korban siswa STIP Jakarta tewas dianiaya senior
Kamis, 9 Mei 2024 21:00 Wib
Menhub minta kolaborasi dukung Gernas BBI dan berwisata di Indonesia
Sabtu, 4 Mei 2024 10:47 Wib
KA menuju Bandara YIA efisienkan perjalanan penumpang
Sabtu, 27 April 2024 12:55 Wib
Pemerintah fasilitasi investasi Jepang di proyek TOD MRT Jakarta
Kamis, 25 April 2024 18:02 Wib
Pergerakan Lebaran 2024 tembus 242 juta orang
Jumat, 19 April 2024 15:47 Wib
"Contraflow" di Tol Cikampek mengantisipasi puncak arus balik
Senin, 15 April 2024 22:37 Wib
Ditambah 146 trip, penyeberangan Sumatera-Jawa
Minggu, 14 April 2024 17:50 Wib