Masyarakat tak minati rumah DP nol rupiah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI August Hamonangan menyebutkan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni rumah dengan uang muka (DP/down payment) nol rupiah kurang diminati masyarakat.

"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta repot dengan urusan rumah DP nol rupiah yang sebenarnya bisa dianggap gagal serta kurang diminati warga DKI," kata August saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal penanganan perumahan dan permukiman di wilayah Jakarta.



Menurut dia, program kolaborasi antara warga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (CAP/Community Action Plan) dan realisasi kegiatan di lokasi, berupa kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan fisik di lingkungan (CIP/Colaborative Implementation Program) masih belum sempurna pelaksanaannya.

Terkadang, lanjut dia, program CAP dalam pelaksanaannya (CIP) malah berbenturan serta menghambat tindak lanjut terhadap aduan masyarakat.

"Misalnya, ketika warga mengadukan masih banyak terjadi genangan air sehingga perlu segera dilakukan pelebaran saluran air," tuturnya.

Dia melihat saat warga mengadukan masalah air, jajaran Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA)  DKI Jakarta mengaku tidak bisa mengerjakan dengan alasan terkait dengan program CAP-CIP tersebut.

Hal ini pun membuatnya juga menyoroti adanya ambruknya atap Rusunawa Marunda yang dianggap sebagai bentuk dari ketidakseriusan DPRKP dalam upaya perawatan rusunawa di Jakarta.

"Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun yang harusnya menjadi prioritas DPRKP alih-alih fokus pada program DP nol rupiah," ucapnya.

Dengan demikian, dia meminta respon cepat Pemprov DKI khususnya DPRKP untuk merevitalisasi bangunan rusun yang sudah tidak layak dan dikhawatirkan dapat mencelakai penghuninya.

"Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas agar proses berjalan baik dan lancar," tegasnya.