Anies-Muhaimin jangan gunakan fasilitas negara untuk kampanye

Jakarta (ANTARA) - Wakil Komandan Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tidak memakai fasilitas negara untuk berkampanye.

Hal itu disampaikan Habib menanggapi kabar dicabutnya izin acara "Desak Anies" yang rencananya diadakan di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, Selasa.

Menurut Habib, museum tersebut jelas merupakan fasilitas milik TNI.

"Pasangan AMIN jangan arogan dan memaksa pakai Museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI. Jangan karena berstatus pasangan calon pilpres, lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan," kata Habib sebagaimana keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.



Habib menjelaskan bahwa tindakan pemakaian fasilitas TNI untuk berkampanye merupakan bentuk pelanggaran undang-undang.

"Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (tentang TNI) juga sudah mengatur bahwa TNI harus netral, tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak. Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politik yang tidak etis," katanya.

Namun begitu, Habib meyakini masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai hal tersebut. Terlebih, hal serupa tidak hanya terjadi satu kali.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: TKN minta Anies-Muhaimin tidak pakai fasilitas negara untuk kampanye