PDIP Yogyakarta buka kerja sama partai dan kelompok masyarakat

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta Eko Suwanto menegaskan membuka peluang kerja sama partai politik bersama kelompok masyarakat untuk membangun Kota Yogyakarta. 

"Dari diskusi jelang pilkada Yogyakarta, PDI Perjuangan buka diri untuk bareng bareng bangun Yogya, tentu ada platform kerja sama yang harus dibangun dari aspek ideologis, Pancasila, UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan UU Keistimewaan, ini yang perlu jadi kesamaan pandang," kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta usai bertemu dengan tokoh parpol dan masyarakat, Kamis. 

Di dalam Sarasehan Pilwalkot Yogyakarta bertema "Membaca Arah Koalisi  Partai Politik dan Elektabilitas Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta" yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan, dibahas sejumlah masalah yang kini tengah dihadapi oleh Yogyakarta.

Menurut Eko, sejumlah masalah yang perlu segera diselesaikan di antaranya masalah sampah, rumah layak huni, stunting hingga kemiskinan di perkotaan. 

Dia mengatakan sejumlah masalah mendesak tersebut adalah penderitaan rakyat yang butuh segera diselesaikan pemimpin ke depan. 

"Pemimpin Yogyakarta ke depan harus punya jaringan yang cukup menyelesaikan masalah sampah, penyediaan rumah layak huni, problem kemiskinan dan pengangguran. Apalagi APBD Yogyakarta kecil dan banyak terserap untuk biaya rutin," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan. 

Komitmen dan kehendak kuat, kata dia, harus dibangun bersama oleh pemimpin termasuk pentingnya kebijakan penguatan kelembagaan DPRD Yogyakarta.  

Menurut dia, penguatan DPRD penting, sama dengan penguatan kelembagaan Walikota dan Wakil Walikota. 

"Kita pahami dengan APBD Yogyakarta yang kecil, banyak porsi untuk gaji pegawai juga perjalanan dinas, mobil dinas. Maka kemampuan akses atas sumber-sumber pendanaan pembangunan secara legal ini penting, pemimpin Yogyakarta harus punya jaringan yang kuat," kata dia. 

Eko menuturkan saat iini sudah ada Perda 3/2024 yang memungkinkan Pemda DIY memberikan tambahan anggaran termasuk untuk kalurahan dan kelurahan. 

"Pemimpin Yogyakarta ke depan harus mampu akses lebih dana APBB juga dana  CSR beragam perusahaan yang beroperasi di Yogyakarta, untuk bersama barengan bangun Jogja," kata Eko Suwanto, lulusan Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini.