Pemerintah kawal PDSK untuk 2.086 hektare lahan di IKN

Palangka Raya (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN terus mengawal sosialisasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang masih terkendala pembebasan lahan.

"Kita terus mengawal prosesnya. Baru saja saya kemarin berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni yang juga saat ini menjalankan tugas sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN. Kita saling berkomunikasi karena saya sampaikan agar kita kawal bersama-sama terkait dengan 2.086 hektare yang masih ada masalah di sana. Per kemarin itu sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan PDSK," ujar AHY di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Jumat (28/6).

Dia menambahkan bahwa bagi masyarakat yang ada di sejumlah lokasi tanah IKN yang perlu mendapatkan PDSK tadi termasuk bisa dikatakan uang ganti rugi, kerohiman dan lain sebagainya ada prosesnya.

"Kita juga turut mengawal proses itu ada yang namanya appraisal yang dikelola dengan baik, ada mekanismenya, ada tim terpadu juga yang di bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur termasuk juga yang ada di bawah Otorita IKN sendiri," katanya.