Kerja sama militer AS-Filipina diminta tak ganggu hak maritim China

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China meminta agar kerja sama militer yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya Filipina di Laut China Selatan tidak mengganggu kepentingan maritim Tiongkok di wilayah tersebut.

"Kerja sama militer antara AS dan Filipina tidak boleh merusak kedaulatan dan hak serta kepentingan maritim China di Laut China Selatan, apalagi jika kerja sama tersebut mendukung klaim ilegal Filipina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (23/1).

Hal tersebut menanggapi pernyataan dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Tammy Bruce yang mengatakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Rabu (22/1) berbicara dengan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique A. Manalo termasuk soal tindakan China yang dianggap berbahaya dan mengganggu stabilitas di Laut China Selatan.

Menteri Rubio menyampaikan bahwa perilaku China merusak perdamaian dan stabilitas regional serta tidak sesuai dengan hukum internasional.

"Aktivitas China di perairan yang relevan adalah sah, sesuai hukum, dan sepenuhnya dapat dibenarkan. AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak memiliki hak untuk mencampuri masalah maritim antara China dan Filipina," ungkap Mao Ning.

China, kata Mao Ning, akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritimnya dengan tegas serta menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

Sedangkan terkait pengerahan rudal jarak menengah yaitu sistem rudal Typhon milik AS ke Filipina yang awalnya sebagai bagian dari latihan militer gabungan dengan Filipina sejak tahun lalu, Mao Ning mengatakan hal itu hanya memicu ketegangan.

"Filipina pada dasarnya menciptakan ketegangan dan pertentangan di kawasan tersebut dan memicu konfrontasi geopolitik serta perlombaan senjata. Ini adalah langkah yang sangat berbahaya dan pilihan yang sangat tidak bertanggung jawab bagi rakyatnya sendiri dan rakyat negara-negara Asia Tenggara lainnya," tambah Mao Ning.