Peneliti: PDIP kokoh di belakang Jokowi-JK

Yogyakarta (Antara Jogja) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih kokoh di belakang Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, kata Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM Diasma Sandi Swandaru.

"Konsepsi berdikari tentunya tidaklah mudah dilaksanakan karena gagasan yang dibawa sejak kampanye membawa roh ideologi membutuhkan komitmen kuat. Oleh karena itu, kesadaran nasional akan pentingnya persatuan mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan Trisakti," katanya di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, cara berpolitik yang berkembang saat ini aneh, tiap kebijakan buruk dari pemerintah, PDIP dan Megawati menjadi sasaran tembak.

Ia menduga ada pihak atau kelompok tertentu yang ketakutan, sehingga berkeinginan memisahkan Jokowi dengan PDIP.

Hal itu, katanya, mengingat karakter Megawati yang tidak mudah dipengaruhi, maka dilakukan upaya tersebut.

"Saya masih percaya, Jokowi beberapa bulan ke depan dengan jurus jitu yang tidak disadari pengamat dan publik. Semua akan kembali pada keseimbangan," katanya.

PDIP sebagai "partai pemerintah", menurut Sandi, harus menjaga Jokowi-JK, tidak hanya lima tahun, namun juga untuk periode kedua.

"Saya justru khawatir ada pihak-pihak yang mengail di air keruh. Di balik masalah KPK dan Polri, ada pihak-pihak yang diam-diam meloloskan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Freeport, dan memasukan kontrol atas minyak sebagai bagian membangun poros mafia minyak baru," kata Sandi.

Ia mengemukakan pentingnya dukungan terus menerus kepada Presiden Jokowi untuk membersihkan praktik mafia.

"Kita dukung upaya Presiden Jokowi bersihkan mafia dan para kapitalis serakah yang menggerogoti Indonesia. Pemerintah ini bertujuan menegakkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 untuk wujudkan Trisakti Bung Karno," kata dia.

Dia juga mengatakan banyak yang mencoba menyelewengkan agenda kerakyatan, termasuk Nawacita.

Ia mengemukakan indikasi yg membelokkan Nawacita itu sudah terasa jelas, misalnya melalui RAPBN P 2015, di mana program yang terkandung dalam Nawacita akan berhenti bila tanpa dukungan APBN.

Tanpa anggaran, katanya, program dan arah pembangunan manusia serta infrastruktur yang mengarah pada belanja kesejahteraan rakyat akan berkurang.

"Soal `impeachment`, saya rasa terlalu berlebihan apalagi begitu mudahnya diucapkan para politisi kita. Pemakzulan tidaklah semudah yang diucapkan, ada sekian syarat yang rumit dan harus dilewati prosedur dan secara politik," kata Sandi.
KR-STR