Pemkab Gunung Kidul kekurangan tenaga penyuluh pertanian

Gunung Kidul, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian karena tidak seimbang dengan luas lahan.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Gunung Kidul Wibawanti Wulandari di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan jumlah penyuluh pertanian tercatat 114 orang terdiri dari 72 orang penyuluh pertanian PNS ditambah tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (TBPP) sebanyak 42 orang.

"Jumlah desa di Gunung Kidul 144 desa sehingga saat ini ada 30 desa yang belum tertangani," kata Wibawanti.

Untuk itu, lanjut dia, ada beberapa penyuluh pertanian yang harus mengcover dua desa. Setiap tahun penyuluh pertanian akan terus berkurang karena banyak yang pensiun.

Apalagi dengan adanya kebijakan moratorium menyebabkan tidak bisa mengangkat PNS penyuluh pertanian. Pada 2016 ada empat orang pegawai yang pensiun. Pada 2017 sebanyak enam pegawai pensiun, 2018 ada enam pensiun dan 2019 dan 2020 ada 12 pegawai pensiun.

"Nanti dikhawatirkan pekerjaan menjadi tidak maksimal, apalagi luas Gunung Kidul 46 persen luas DIY," katanya.

Untuk mengantisipasi itu, pihaknya memaksimalkan tenaga penyuluh pertanian yang ada dibantu penyuluh swadaya tanpa honor. Tenaga sukarela ini akan mendampingi petani. "Hal ini bukan menjadi masalah bagi Gunung Kidul saja, tetapi masalah nasional," katanya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Gunung Kidul Azman Latif mengemukakan melihat dari luas lahan pertanian di Gunung Kidul saat ini yakni sekitar 7.982 hektare yang terdiri dari sawah irigasi seluas 2.355 hektare, ditambah sawah tadah hujan 5.510 hektare, dan lahan pertanian bukan sawah (tegalan, perkebunan) seluas 117 hektare, maka perlu menambah tenaga penyuluh pertanian.

"Sangat diperlukan pendamping dan penyuluh pertanian untuk teknologi apapun tentang pertanian," katanya.***3***

(KR-STR)