Gerindra jaring tujuh bakal calon kepala daerah

Jogja (Antara) - Sebanyak tujuh orang resmi mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 melalui Partai Gerindra.

"Dari 10 orang yang mengambil formulir pendaftaran, sebanyak tujuh di antaranya mengembalikan formulir hingga batas akhir pengembalian pada Sabtu (23/7)," kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta Anton Prabu Semendawai di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, dari tujuh orang yang mengembalikan formulir tersebut terdapat dua orang yang mengembalikan formulir untuk maju sebagai bakal calon wali kota yaitu Haryadi Suyuti dan Syauqi Soeratno.

Sedang lima pendaftar lain mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota yaitu Tomi Nursamsu, Dadang Iskandar, Heryawan Emir Nuswantoro, Sinarbiyat Nujanat, dan Aji Karmanto.

"Kami memberikan apresiasi besar terhadap tujuh orang yang mengembalikan formulir. Hal ini menunjukkan bahwa mereka serius mengikuti tahapan yang disiapkan oleh tim," katanya.

Partai Gerindra akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tujuh orang yang mengembalikan formulir tersebut untuk kemudian menyampaikan hasilnya ke DPP Partai Gerindra.

"DPP yang akan memutuskan pasangan calon yang akan diusung partai. Jika mendaftar sebagai wali kota tentu akan diusung sebagai wali kota, begitu pula untuk wakil wali kota. Kecuali jika bakal calon wali kota bersedia menjadi wakil wali kota," katanya.

Meskipun terus menjalankan mekanisme penjaringan bakal calon kepala daerah, namun Gerindra tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri karena hanya memiliki lima kursi di DPRD Kota Yogyakarta.

"Kami intensif melakukan komunikasi dengan partai politik lain," katanya.

Sementara itu, salah satu bakal calon wali kota yang mengembalikan formulir Haryadi Suyuti didampingi Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Augusnur dan Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY Suhartono mengatakan bahwa langkah yang diambil menujukkan keseriusannya untuk maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta.

Ia juga menyebut, langkah tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi politik menuju koalisi.

(E013)