Bawaslu Sleman awasi ketat netralitas ASN pada Pilkada 2024

Sleman (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan pengawasan ketat terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di kabupaten setempat.

"Kami mulai melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN di Kabupaten Sleman, terutama terkait dukungan bagi bakal calon perseorangan dan bakal calon petahana," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar di Sleman, Kamis.

Menurut dia, ASN tidak boleh sembarang atau asal memberikan KTP-nya sebagai dukungan kepada bakal calon yang maju melalui jalur perseorangan atau tanpa partai politik.

"Pemberian KTP untuk dukungan bakal calon perseorangan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran netralitas ASN," katanya.

Ia mengatakan, ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka akan ada sanksi etik, karena sudah ada aturan dalam undang-undang bahwa ASN tidak boleh ikut berpolitik atau memihak salah satu calon di pemilu maupun pilkada.

"Sedangkan bakal calon perseorangan yang terbukti menjaring dukungan dari ASN juga akan dikenakan denda dengan mengganti jumlah dukungan tersebut dua kali lipat lebih banyak," katanya.

Arjuna mengatakan, pada tahapan Pilkada 2024, ASN juga diingatkan untuk tidak memihak kepada petahana yang mencalonkan diri di Pilkada 2024.

"Termasuk ASN tidak boleh mempromosikan dan menjalankan program-program yang dapat memudahkan untuk meraup dukungan pasangan calon, terutama dari petahana," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga melakukan pengawasan ketat kepada bakal calon petahana sesuai dengan tahapan Pilkada 2024 yang berjalan.

"Seperti bulan kemarin, Bawaslu Sleman mengingatkan agar kepala daerah untuk membatalkan mutasi pejabat karena terkait enam bulan sebelum penetapan calon," katanya.

Sedangkan setelah masuk tahapan pendaftaran, kata dia, Bawaslu Sleman juga akan melihat apakah petahana tersebut bakal maju kembali atau tidak.

"Pengawasan yang kami lakukan juga disesuaikan, agar petahana tidak menggunakan program pemerintah untuk pemenangan dirinya maupun pasangan calon lain," katanya.