Jakarta (Antara) - Pemerintah mengusulkan dua BUMN mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) pada RAPBN-P 2017 yaitu kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero sebesar Rp2 triliun, dan kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) sebesar Rp379,3 miliar.
"Usulan alokasi PMN untuk KAI dalam bentuk tunai, sedangkan untuk Djakarta Lloyd dalam bentuk non-tunai," kata Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Kamis.
Dalam RDP yang dimpimpin Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno itu, Sri Mulyani mewakili Menteri BUMN Rini yang hingga kini masih mendapat penolakan untuk rapat dengan Komisi VI DPR.
Menurut Sri Mulyani, usulan alokasi PMN untuk KAI dan Djakarta Lloyd terkait dengan pembahasan asumsi dasar APBN 2017 pada 12 Juli 2017.
Ia menjelaskan, PMN tunai kepada KAI akan digunakan untuk menunjang kemampuan dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana LRT Jabodebek.
"Ini sudah dibahas dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan yang menargetkan LRT Jabodebek selesai tahun 2018," kata Sri.
Namun lanjutnya, karena keterbatasan belanja negara maka dilakukan kombinasi antara PMN KAI dengan belanja Kementerian Lembaga dalam pelaksanaan penyelesaian LRT.
Sedangkan PMN nontunai sebesar Rp379,3 miliar untuk Djakarta Lloyd diupayakan dari konversi utang (subloan agreement/SLA) menjadi ekuitas perusahaan.
Meski demikian usulan PMN yang disampaikan Sri Mulyani tersebut, mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah anggota fraksi Komisi VI. Ada yang menolak, namun ada juga memberikan catatan bahwa PMN yang diusulkan tersebu dapat dibahas kembali dalam kesempatan rapat berikutnya.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto mengatakan, Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam memberikan setiap PMN kepada BUMN.
"Belajar dari PMN yang diberikan kepada sejumlah BUMN pada tahun-tahun sebelumnya, banyak yang meleset dari target-target yang ditetapkan. Alokasi penggunaan dana PMN juga tidak sesuai dengan rencana bisnis," ujarnya.
Demikian juga dengan usulan PMN nontunai kepada Djakarta Lloyd agar lebih diperhatikan apakah benar-benar dapat digunakan untuk menurunkan rasio utang terhadap ekuiti (DER). ***3*** (R017)
Berita Lainnya
BTN usulkan skema dana abadi pembiayaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran
Jumat, 26 April 2024 5:48 Wib
Gunungkidul usulkan bantuan kapal bagi nelayan ke KKP
Senin, 18 Maret 2024 9:47 Wib
DIY usulkan penetapan kawasan konservasi terumbu karang Pantai Wediombo
Kamis, 7 Maret 2024 22:10 Wib
Dongkrak kunjungan, Dispar Gunungkidul usulkan 17 jalan menuju objek wisata diperbaiki
Kamis, 25 Januari 2024 10:09 Wib
Unsoed harus usulkan cabut gelar profesor Pius Lustrilanang
Rabu, 15 November 2023 11:33 Wib
Pemkab Bantul mengusulkan anggaran pembangunan IPLT senilai Rp40 miliar
Senin, 6 November 2023 20:08 Wib
PAN usulkan Erick Thohir bacawapres Prabowo
Selasa, 10 Oktober 2023 14:08 Wib
Pemkab Bantul usulkan sejumlah pasar rakyat operasi pasar beras
Kamis, 28 September 2023 9:14 Wib