Posyandu perlu direvitalisasi

Jogja (ANTARA Jogja) - Pos Pelayanan Terpadu di daerah perlu direvitalisasi agar aktif menjalankan peran dan fungsinya di tengah masyarakat, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Hal itu penting agar jangan sampai ada kasus gizi buruk akibat dari pos pelayanan terpadu (posyandu) yang ada di tempat tersebut tidak aktif," katanya dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur (Wagub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Paku Alam IX di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIY, hal itu merupakan tugas Tim Penggerak PKK kabupate/kota untuk membina dan memberi motivasi kadernya yang ada di kecamatan dan kelurahan/desa agar kegiatan posyandu di tempat tersebut bisa aktif kembali.

"Dengan mengaktifkan kembali posyandu-posyandu yang ada sekaligus juga bisa memberikan pembinaan yang rutin untuk memantapkan sistem informasi posyandu sebagai orientasi bagi kader," katanya.

Ia mengatakan melalui rakor tersebut diharapkan sinerginitas kegiatan yang berkaitan dengan instansi dapat terwujud, dengan tetap mengacu pada prioritas program Tim Penggerak PKK. Kegiatan yang dilaksanakan hendaknya efektif dan efesien tetapi bernilai dan tepat guna.

"Tim Penggerak PKK merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan di segala bidang. Andil dari Tim Penggerak PKK sangat besar terutama di bidang penurunan angka kemiskinan dan angka kematian bayi lahir dan ibu melahirkan," katanya.

Ketua Tim Pengegrak PKK DIY Gusti kanjeng ratu (GKR) Hemas mengatakan Tim Penggerak PKK wajib melaksanakan berbagai upaya untuk mencapai MDGs.

"Sesuai dengan visi dan misinya, Tim Penggerak PKK ikut berperan dalam program pembangunan terutama pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelnajutan," katanya.

Ia mengatakan rakor diharapkan dapat mengukur kinerja yang telah diimplementasikan melalui program kerja serta menyegarkan kembali peran, tugas, dan fungsi kader PKK mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa.

"Melalui 10 program PKK, segenap kader dapat menggelorakan kembali dan memantapkan kelompok dasa wisma sebagai kelompok yang berpotensi. Melalui kelompok dasa wisma PKK mendapatkan data keluarga yang akurat," katanya.

(B015)